Penelitian ini mengkaji politik hukum yang mengelilingi undang-undang penodaan agama di Indonesia, khususnya berkaitan dengan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Penelitian ini menganalisis latar belakang historis dan hukum undang-undang tersebut serta memberikan analisis kritis mengenai relevansinya dalam kerangka konstitusional negara demokratis yang berlandaskan Pancasila.

Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan konstitusional terhadap norma-norma dasar dalam UUD 1945. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama sudah tidak lagi memadai secara konstitusional karena lahir dari rezim hukum otoriter dan bertentangan dengan semangat demokrasi, pluralisme, serta semangat supremasi hukum. Namun demikian bukan berarti eksistensi hukum penodaan agama tidak relevan untuk tetap dipertahankan. Hukum penodaan agama harus ditinjau kembali dalam konstruksi yang menjamin harmoni sosial tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, Disarankan untuk beralih dari pendekatan hukum represif ke pendekatan dialogis, yang memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dengan mempertahankan harmoni sosial.