Dyah  Ajeng Pangesti Ayu Pamungkas. K6421030. Pembimbing: Dr. Rima Vien Permata Hartanto, S.H., M.H.  UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PROGRAM NGUNDARASAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SURAKARTA.  Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2025.      Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di Kota Surakarta, serta pentingnya peran negara dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual melalui Program Ngundarasan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Surakarta, serta (2) mengidentifikasi hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya. Program Ngundarasan merupakan inovasi pelayanan publik yang mengedepankan pendekatan berbasis korban, dengan tujuan memfasilitasi akses korban terhadap layanan pelaporan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, edukasi, dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari kepala UPTD, staf pelaksana, dan korban kekerasan seksual, dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ngundarasan telah memberikan sejumlah layanan dasar yang cukup efektif, antara lain asesmen awal, ruang konsultasi ramah perempuan dan anak, shelter bagi korban yang terancam, serta layanan psikologis dan hukum melalui pendamping profesional. Program ini juga menjalankan fungsi edukatif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Namun demikian, sejumlah hambatan masih mengemuka, seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia profesional, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum tersedianya program-program transformatif seperti restitusi, kompensasi, dan pemberdayaan ekonomi korban. Hambatan ini menyebabkan hak korban belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek keadilan, perlindungan berkelanjutan, dan pemulihan sosial-ekonomi. Dalam konteks negara kesejahteraan, hal ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, perencanaan berbasis kebutuhan korban, serta peningkatan dukungan lintas sektor agar pemenuhan hak korban dapat terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan.