Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan menganalisis latar belakangbelum diaturnya penggunaan huruf braille kedalam hukum positif terkait dalamakta notaris. dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk konstruksi hukumyang ideal terkait penggunaan huruf braille dalam akta notaris demi menjalankanaturan Undang – undang tentangPenyandang Disabilitas  Pasal 1 (8) “aksesibilitasadalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas gunamewujudkan kesamaan dan kesempatan”. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptifdengan metode analisis data kualitatif.lokasi penelitian ini di lakukan di Notaris,Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumahpelayanan sosial disabilitas netra “bhakti candrasa” Surakarta (dinas sosialpemprov jateng), Dosen Pendidikan Luar Biasa UNS dan penyandang Tunanetra. Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan bahwa belum diaturnyaaturan penggunaan huruf braille dalam akta notaris disebabkan kurangnya isuaksesibilitas mengenai penyandang disabilitas khususnya Tunanetra dalam duniakenotariatan. Mengeani konstruksi ideal memang perlu dibuatnya aturan mengenaipenggunaan huruf braille dalam akta notaris. aturan yang dimaksud dapat di aturkedalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana didalamaturan tersebut ketentuan penggunaan bahasa asing dalam UUJN juga di terapkankedalam aturan pengguunaan huruf braille dalam akta notaris. Penunjukanlembaga atau instasi yang berwenang oleh pemerintah untuk memberikansertifikasi kepada penerjemah huruf braille juga diperlukan. Selain itu koordinasiyang baik antar lembaga atau instasi juga sangat diperlukan untuk membuatKonstruksi Hukum Ideal Terkait Penggunaan Huruf Braille Dalam Akta NotarisDemi Mewujudkan Kesetaraan Hak Hukum Bagi Penyandang Disabilitas(Tunanetra). Penulis mengusulkan agar dibuatnya aturan yang mengatur mengenaipenggunaan huruf braille dalam akta notaris, untuk melaksanakan aturan tentangAKSESIBILITAS yang akan mempermudah Tunanetra melakukan perbuatanhukum secara mandiri. Selain itu juga lembaga – lembaga yang terkait harusberkoordinasi dengan baik, untuk membuat aturan yang baik untuk kedepannya.Kata kunci : Konstruksi hukum ideal penggunaan huruf braille dalam aktanotaris, Persamaan hak hukum, AKSESIBILITAS, Tunanetra.