Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dua permasalahan utama, yakni: pertama, apakah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki legitimasi hukum untuk memperoleh hak restitusi; dan kedua, apa saja bentuk-bentuk hambatan yang dihadapi oleh anak korban dalam memperoleh hak tersebut sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2024/PN.Skt. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan (statute approach). Jenis data yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, anak korban kekerasan seksual memiliki hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mereka menderita kerugian baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dalam putusan yang diteliti, di mana tidak ditemukan perintah pengadilan yang mengakomodasi pemenuhan hak restitusi korban. Hambatan utama yang teridentifikasi antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum korban dan keluarganya, ketiadaan inisiatif dari aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim untuk menjelaskan atau memfasilitasi pengajuan restitusi, serta belum optimalnya efektivitas regulasi yang mengatur mekanisme restitusi. Keadaan ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistemik dari segi kelembagaan dan sosial agar hak restitusi tidak hanya menjadi ketentuan normatif semata, melainkan benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penguatan peran lembaga perlindungan korban, edukasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparat peradilan menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan manusiawi.