ABSTRAKZEIN BASTIAN ADHYAKSA PUTRA. S352102016. PELAKSANAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK MILIK BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN WONOGIRI ((Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  Bangunan Gedung)  Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Persetujuan Bangunan Gedung atau sering disebut PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Perubahan ini tentu akan membawa perbedaan dimana sebelum menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) namanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan urgensi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 persetujuan bangunan gedung terhadap kepemilikan bangunan di Kabupaten Wonogiri dan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 persetujuan bangunan gedung terhadap kepemilikan bangunan di Kabupaten Wonogiri.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research). Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.Implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Wonogiri belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarnakan masih adanya sasaran dan tujuan dari kebijakan PBG yang belum tercapai. Secara efisiensi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa yang harus diperhatikan demi berjalannya kebijakan ini dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah Kesadaran Masyarakat, Birokrasi pemerintah, sarana dan prasarana, sumber daya, dan pelayanan perizinan. Sebagai Langkah awal dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut pemerintah melakukan Upaya sosialisasi dan peningkatan sumber daya.