Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres Madiun Kota apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), selain itu juga untuk mengetahui hambatan pelaksanaan upaya diversi yang terdapat di Polres Madiun Kota.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan di Polres Madiun Kota serta menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap literatur sebagai penunjang data-data primer. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Diversi dalam Proses Penyidikan di Polres Madiun Kota telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya yakni berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai upaya diversi dan menganggap bahwa sanksi penjara adalah hukuman paling tepat bagi pelaku kejahatan, termasuk Anak. Selain itu, adanya perdebatan antara pihak pelaku dan pihak korban di dalam forum diversi mengenai ganti rugi dimana dalam beberapa kasus, pihak korban meminta jumlah ganti rugi yang tinggi, sedangkan pihak pelaku menganggap jumlah tersebut tidak realistis jika meninjau keadaan ekonomi mereka. Perdebatan ini sering menjadi faktor utama dalam kegagalan pencapaian kesepakatan diversi, sehingga diversi di tahap penyidikan akan dihentikan dan akan diupayakan kembali dalam tahap penuntutan di kejaksaan.Kata Kunci: Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Diversi, Polres Madiun Kota