Penelitian ini membahas perbandingan penerapan hukuman dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia dan Filipina dengan tinjauan dari perspektif etika Administrasi Publik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman terhadap korupsi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai etika, serta membandingkan sistem dan praktik hukuman di kedua negara melalui studi literatur tahun 2008 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data dikumpulkan melalui pencarian literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan laporan resmi yang relevan, dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat, menghasilkan 56 dokumen penelitian yang dianalisis secara mendalam menggunakan software NVivo. Teknik analisis meliputi pengkodean data, pembuatan hierarchy chart, dan clustering temuan penelitian berdasarkan kategori hukuman retributif, preventif, dan reformatif, serta aspek etika seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi tantangan besar dalam penerapan hukuman korupsi, antara lain intervensi politik, kelemahan institusional, serta inkonsistensi dan ketidaktegasan dalam pemberian hukuman. Indonesia lebih menonjol dalam pengembangan hukuman reformatif yang mengedepankan rehabilitasi dan penggunaan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, Filipina masih sangat bergantung pada hukuman retributif dengan masalah politisasi dan efektivitas penegakan hukum yang rendah. Temuan juga menyoroti peran penting etika administrasi publik dalam memperkuat tata kelola hukuman, khususnya dalam meningkatkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Dari perspektif etika administrasi publik, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam memperkuat tata kelola hukuman. Praktik hukuman yang berlandaskan etika diyakini dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem hukum serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Implikasi praktis dari penelitian ini memberikan rekomendasi penguatan lembaga penegak hukum dan penerapan prinsip etika secara konsisten untuk memperbaiki mekanisme pemberantasan korupsi di kedua negara. Tidak hanya itu, penelitian ini melihat perlunya peningkatan integritas dalam proses pemberian hukuman.