Kedekatan geografis antara Jepang dan Tiongkok tentunya memudahkan perpindahan barang dan jasa antar kedua negara tersebut. Hanya saja, saat disrupsi terjadi alur perpindahan barang dan jasa tadi dapat terganggu. Komoditas kerang-kerangan Jepang misalnya, yang terganggu akibat dari keputusan Tiongkok untuk melarang impor produk-produk akuatik Jepang. Tiongkok menganggap produk akuatik Jepang terkontaminasi nuklir pasca pelepasan air olahan Advanced Liquid Processing System (ALPS) dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Sementara itu, komoditas kerang-kerangan Jepang sangat bergantung dengan Tiongkok sebagai pusat pemrosesan mereka sebelum dijual ke konsumen akhir. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Jepang akhirnya membentuk Kebijakan 水産業を守る (mizu sangyō o mamoru) yang diartikan sebagai melindungi industri perikanan. Kebijakan ini terdiri atas 5 pilar kebijakan yang secara menyeluruh bertujuan untuk mengamankan komoditas ekspor produk-produk akuatik Jepang. Upaya dalam pilarpilar ini meliputi, promosi konsumsi komoditas kerang-kerangan, negosiasi untuk mengangkat larangan terhadap produk akuatik Jepang, pengalihan ekspor, peningkatan sistem pemrosesan dalam negeri, serta kompensasi. Dengan menggunakan perspektif Global Value Chain (GVC), penelitian ini akan menganalisis upaya-upaya Pemerintah Jepang dalam mengamankan ekspor kerang-kerangan mereka pasca pelarangan impor produk akuatik Jepang diumumkan oleh Tiongkok. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan sumber data yang dihimpun dari situssitus resmi pemerintahan, buku, artikel jurnal, laporan dari pihak ketiga, dan sumber lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya serangkaian upaya yang telah dilakukan Pemerintah Jepang dalam mengatasi disrupsi tersebut. Beberapa dari upaya yang telah dilangsungkan yakni pengalihan ekspor ke Vietnam dan Meksiko. Selain itu, Jepang juga masih aktif bernegosiasi dengan Tiongkok untuk mengangkat larangan impor mereka. Serangkaian promosi dalam negeri juga telah dilakukan untuk meningkatkan konsumsi Kerang-Kerangan Jepang. Sikap Pemerintah Jepang yang siaga dan tanggap dalam mengatasi masalah tersebut, pada akhirnya dapat mengamankan komoditas kerang-kerangan mereka dari disrupsi dan meningkatkan kembali nilai ekspor yang sebelumnya turun drastis saat pelarangan diumumkan.