Penelitian ini menganalisis perbandingan kebijakan luar negeri Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison (2018–2022) dan Anthony Albanese (2022–2025) terhadap norma kawasan Pasifik, khususnya Majuro Declaration dan Pacific Way. Analisis dilakukan dengan pendekatan konstruktivisme dan Comparative Foreign Policy Analysis (CFPA) untuk melihat sejauh mana kebijakan kedua pemimpin konform dengan norma regional. Majuro Declaration dan Pacific Way dipilih sebagai norma karena menekankan identitas kolektif negara-negara Pasifik dengan tujuan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Scott Morrison dan Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia. Scott Morrison cenderung tidak konform dengan Majuro Declaration, terlihat dari penolakannya meningkatkan NDC dan dukungannya terhadap industri batu bara. Morrison juga tidak konform karena memboikot Pacific Islands Forum (PIF) dan menginisiasi AUKUS tanpa konsultasi dengan negara Pasifik, meskipun ia mendukung program pekerja Pasifik. Sebaliknya, Albanese menunjukkan tingkat konformitas lebih tinggi, dengan meningkatkan target NDC menjadi 43% yang dilegalkan melalui Climate Change Act 2022, berpartisipasi lebih konstruktif di PIF, serta memperbaiki skema pekerja Pasifik. Albanese tetap kontradiktif karena melanjutkan dukungan terhadap batu bara dan mempertahankan AUKUS. Walaupun terdapat persamaan sikap di beberapa kategori, seperti renewable energy, AUKUS, dan imigran Pasifik, terdapat perbedaan yang melatarbelakangi sikap keduanya. Sikap Albanese dalam memprioritaskan lingkungan tentu mengorbankan biaya ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan dalam logic of appropriateness yang menjelaskan bahwa Albanese melakukan hal tersebut atas dasar apa yang seharusnya dilakukan oleh Australia dengan melihat posisi Australia di Pasifik. Terdapat implikasi yang berbeda dari perbedaan sikap kedua Perdana Menteri tersebut. Albanese mendapatkan respons positif dan apresiasi dari pemimpin Pasifik sedangkan Morrison lebih sering mendapatkan kritik tajam dari pemimpin Pasifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua pemimpin menghadapi keterbatasan domestik, Albanese lebih mampu menyesuaikan kebijakan luar negeri Australia dengan norma Pasifik dibandingkan Morrison, khususnya pada isu iklim dan kerja sama regional.