Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika peran stakeholder dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia periode 2022-2024. Dinamika dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mencakup kepatuhan administratif, konflik antar stakeholder dan peran stakeholder dalam menghadapi konflik. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui kuesioner online kepada Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dari 10 Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan secara purposive berdasarkan status PTN-BH dan PTN-BLU. Validitas data dilakukan menggunakan validitas isi, dan analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perguruan tinggi terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berada pada kategori tinggi, baik dari perspektif instrumental dengan rata-rata skor 4,79 dan perspektif normatif dengan rata-rata skor 4,68. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi regulasi tidak hanya didorong oleh sanksi administratif, tetapi juga oleh komitmen institusi dalam mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Penelitian ini memberikan gambaran bagi Satgas PPKS dalam memainkan perannya menghadapi konflik antar stakeholder menggunakan elemen pada model The Wheels of Conflict, serta dapat menjadi rekomendasi bagi stakeholder maupun lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Penelitian ini meninjau pada periode kepengurusan Satgas PPKS 2022-2024, sehingga memiliki keterbatasan pada penggunaan regulasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang telah digantikan Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024.