Kebijakan Uni Eropa terkait dengan konsumsi energi terbarukan yang dikeluarkan pada tahun 2018 memberikan dampak yang besar terhadap eksportir minyak kelapa sawit termasuk Indonesia. Dampak kebijakan tersebut menyebabkan pembatasan masuknya komoditas minyak kelapa sawit dalam pasar Uni Eropa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah pembatasan pasar kelapa sawit Uni Eropa terhadap Indonesia sudah sesuai dengan prinsip National Treatment dalam WTO serta bagaimana perbaikan implementasi aturan perundangan Indonesia terkait deforestasi dalam upaya sinkronisasi ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa pembatasan impor komoditas minyak kelapa sawit merupakan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan RED II. Delegated Regulation yang merupakan aturan turunan dari kebijakan RED II mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai tanaman dengan ILUC risiko tinggi sehingga harus dibatasi penggunaannya untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Tindakan Uni Eropa tidak sesuai dengan prinsip national treatment dalam WTO. Sebagai bentuk represif Pemerintah Indonesia mengadopsi kegiatan REDD untuk mendorong pelestarian hutan dan pengurangan emisi karbon di Indonesia, implementasinya memerlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Di sisi lain, kebijakan RED II Uni Eropa juga dinilai tidak sepenuhnya adil dan bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Indonesia memiliki kebijakan REDD+ sebagai upaya menekan deforestasi, namun tantangan di lapangan tetap besar. Hambatan utama dalam sertifikasi bagi petani kecil (smallholder) mencakup legalitas lahan, proses administrasi yang rumit, persyaratan kelembagaan, dokumentasi, audit, dan tingginya biaya sertifikasi. Pemerintah perlu memberikan solusi melalui penyelesaian konflik lahan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta dukungan pembiayaan dan pelatihan bagi petani kecil agar dapat memenuhi standar berkelanjutan yang diakui secara global.