Penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh keberadaan direktur asing, komisaris asing, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan karakteristik individu dewan terhadap pengungkapan emisi karbon, dengan komite keberlanjutan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menganalisis hubungan keagenan dan teori upper-echelons untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografis terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini menggunakan data panel laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2023 (4.987 observasi). Hasil penelitian menunjukkan komisaris asing, kepemilikan institusional, dan keberadaan komite keberlanjutan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, direktur asing berpengaruh negatif. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan. Analisis moderasi mengungkapkan bahwa komite keberlanjutan berhasil mengubah pengaruh negatif direktur asing menjadi positif. Namun, komite keberlanjutan justru melemahkan pengaruh positif komisaris asing dan berpengaruh negatif terhadap hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan emisi karbon, sementara tidak memoderasi hubungan kepemilikan institusional. Dari sisi karakteristik individu, gender perempuan, usia yang lebih tua, dan masa jabatan (tenure) yang lebih panjang pada direktur dan komisaris asing terbukti meningkatkan pengungkapan emisi karbon, sedangkan latar belakang pendidikan dan bidang keilmuan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mendukung dan memperluas teori keagenan dengan menegaskan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola (seperti direktur/komisaris asing dan kepemilikan institusional) dalam mendorong transparansi lingkungan bersifat saling melengkapi dan bergantung pada struktur internal seperti komite keberlanjutan. Penelitian ini juga memperkuat teori upper-echelons dengan menunjukkan bahwa karakteristik demografis (gender, usia, dan pengalaman) turut menentukan keputusan strategis perusahaan terkait pengungkapan emisi karbon. Implikasi praktisnya, perusahaan disarankan memperkuat struktur tata kelola keberlanjutan, mempertimbangkan diversitas gender, serta stabilitas dan kematangan pengalaman dalam susunan dewan untuk meningkatkan transparansi pelaporan emisi karbon.