Studi tentang lelang eksekusi terhadap benda sitaan yang mendapat perlawanan (Verzet)

Penulis Utama : Novrizal Ibnu Murwandono
NIM / NIP : E0006191
× ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai, aturan hukum yang dijadikan dasar lelang eksekusi tanah yang mendapatkan perlawanan dari tersita dalam perkara Nomor : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt., dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara perlawanan Nomor : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt. ditinjau dari Hukum Acara Perdata Indonesia. Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt., Burgerlijk Wetboek dan Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier berupa data dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan cara studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Aturan hukum yang dijadikan dasar lelang eksekusi tanah yang mendapatkan perlawanan dari tersita dalam perkara Nomor : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt. adalah Pasal 207 HIR/Pasal 225 RBg, Pasal 195 ayat (1) HIR, Pasal 196 HIR, Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 200 ayat (1) HIR/Pasal 216 ayat (1) RBg, Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 : 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad : 1941 : 3, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK. 07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan SK Menteri Keuangan Nomor : 06/KM.06/UP.11/2007 tertanggal 3 Mei 2007 serta Surat Tugas dari Kepala KPKNL Surakarta Nomor : ST-332/WKN.09/KP.02/2008 tanggal 1 Agustus 2008. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memutus perkara perlawanan Nomor : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt. telah sesuai dengan aturan Hukum Acara Perdata Indonesia. Gugatan perlawanan ditolak untuk seluruhnya, karena pelawan tidak dapat membuktikan dalil guna menangguhkan lelang eksekusi, meskipun dalam pemeriksaan perkara perdata perlawanan seharusnya diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum eksekusi dijalankan. ABSTRACT This research aims to study and to answer problem about the law ordinances underlying the auction of land execution opposed by the confiscated in the case Number : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt. The rationale of judge’s deliberation of Klaten First Instance Court in deciding the opposition case Number : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt. viewed from Indonesian Civil Code. This study belongs to a normative law research that is descriptive in nature. The data type employed was secondary one. The secondary data source employed included primary and secondary law materials. The primary law material included the Decision of Klaten First Instance Court Number : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt., Burgerlijk Wetboek and Herziene Indlandsch Reglement (HIR). The secondary law materials included documents, books, reports, archives, papers, and literatures relevant to the problem studied. The tertiary law material is data from network. Technique of collecting data used was library study, the secondary data collection. Technique of analyzing data used was syllogism and interpretation. Considering the result of research and discussion, the following conclusions can be drawn. The laws underlying the auction of land execution opposed by the confiscated in the case Number : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt are Articles 207 HIR/225 RBG, 195 clause (1) HIR, 196 HIR, 197 clause (1) HIR, 200 clause (1) HIR/216 clause (1) RBg, Vendu Reglement, Ordonantie February 28, 1908 Staatsblad 1908 : 189 as amended for several times and finally amended with Staatsblad : 1941: 3, RI’s Financial Minister No. 40/PMK. 07/2006 about the Instruction of Auction Organization and Financial Minister’s Decision Number : 06/KM.06/UP.11/2007 dated May 3, 2007 as well as Instruction of Surakarta KPKNL Principal Number : ST-332/WKN.09/KP.02/2008 on August 1, 2008. The rationale of judge’s deliberation of Klaten First Instance Court in deciding the opposition case Number : 39/Pdt.Plw/2008/PN.Klt. has been consistent with the Indonesian Civil Code. The opposition indictment is rejected as a whole, because the opponent cannot prove the proposition to delay the execution auction, although in civil law of practise opposition should be investigated and decided prior to the execution run.
×
Penulis Utama : Novrizal Ibnu Murwandono
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0006191
Tahun : 2010
Judul : Studi tentang lelang eksekusi terhadap benda sitaan yang mendapat perlawanan (Verzet)
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2010
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0006191-2010
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Harjono, S.H., M.H.
Penguji :
Catatan Umum : 4108/2010
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.