Penulis Utama : Fauzia Albarina
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E.0006126
Tahun : 2010
Judul : Pelaksanaan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 1995 tentang penanggulangan dan pemberantasan tuna susila di kabupaten Sukoharjo
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. hukum - 2010
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum jur. Ilmu Hukum-E.0006126-2010
Subyek : TUNA SUSILA
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila, yang mana dalam penanggulangan dan pemberantasan tuna susila terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Penanggulangan dan pemberantasan tuna susila dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dan Polisi Resort Sukoharjo. Pemberian sanksi pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Sukoharjo untuk memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1995 dan Kendala dalam menanggulangi dan memberantas tuna susila di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini juga berusaha memberi upaya – upaya yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang timbul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau nondoktrinal bersifat deskriptif, menggambarkan sejelas mungkin pelaksanaan sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan dan pemberantasan tuna susila. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pelaksanaan sanksi pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila di Kabupaten Sukoharjo dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan dan pemberantasan tuna susila. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sanksi pidana yang diberikan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tuna susila di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan dengan baik. Karena dalam kenyataannya pelaksanaan sanksi pidana terhadap wanita tuna susila belum terlalu banyak yang diproses sampai ke pengadilan, sehingga sanksi pidana tidak dijatuhkan pada mereka. Dan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan dan pemberantasan tuna susila. Namun dalam pemberian sanksi terlalu meringankan, sehingga diperlukan pembeharuan atau revisi dalam Peraturan Daerah tersebut. ABSTRACT This research aims to find out the implementation of criminal sanction in Local Regulation Number 19 of 1995 about Immorality Tackling and Eradication in which there are some obstacles faced. Immorality tackling and eradication is done in the collaboration among the related institutions consisting of Satpol PP of Regency Sukoharjo, Social Office of Regency Sukoharjo and Resort Police of Sukoharjo. The criminal sanction imposition was done by Sukoharjo Court to give wary effect in order not to repeat their act. This research aims to find out the implementation of criminal sanction in Local Regulation Number 19 of 1995 and the obstacles in tackling and eradicating the immorality in Regency Sukoharjo. This research also attempts to recommend the measures to taken in coping with such obstacles. This study belongs to an empirical law or non-doctrinal research that is descriptive in nature, describing as clear as possible the implementation of criminal sanction included in Local Regulation Number 19 of 1995 about the immorality tackling and eradication and the obstacles faced in the immorality tackling and eradication. The secondary research source used included primary, secondary, and tertiary law research. Technique of collecting the research source used was library study and field study. Technique of analyzing data employed was qualitative data analysis, that is, to collect the data, to qualify, and then to connect the theories relevant to the problem and finally to draw on a conclusion to determine the result, so that it can be finally found the implementation of criminal sanction included in Local Regulation Number 19 of 1995 about the immorality tackling and eradication in Regency Sukoharjo and the obstacles faced in the immorality tackling and eradication. Considering the result of research, it can be concluded that the implementation of criminal action given in the attempt of tackling and eradicating immorality in Regency Sukoharjo has not proceed well, because in fact the implementation of criminal sanction on the immoral women has not processed widely in the court, so that the criminal sanction is not imposed to them, and some obstacles faced in tackling and eradicating the immorality. However, the sanction given is too light, so that there should be a revision for that Local Regulation.
File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
3288.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.
2. Sabar Slamet, S. H., M.H.
Catatan Umum : 3288/2010
Fakultas : Fak. Hukum