Penulis Utama : Ghoni Qoyyimah
NIM / NIP : F0106004
× ABSTRAK Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Dengan prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut : Fenomena yang muncul pada pelaksanaan otonomi daerah dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Diduga, Pertama kabuapaten/kota di Solo Raya belum mampu secara keuangan selama pelaksanaan Otonomi Daerah, atau kemampuan masih rendah dengan adanya otonomi daerah dalam mengatur kemampuan keuangannya. Kedua kabupaten/kota di Solo Raya belum mampu mandiri secara keuangan dalam membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah diduga masih besar ketergantungan dengan pola hubungan konsultif dan kemampuan keuangan daerah rendah. Ketiga Kabupaten/Kota di Solo Raya dalam menghadapi otonomi daerah dari sisi kemampuan keuangan daerah ada kesamaan walaupun kesamaannya tidak begitu besar. Penelitian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Solo Raya sebelum dan selama otonomi daerah pada tahun 1997-2008 dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Upaya Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/kota di Solo Raya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah jika diukur dengan menggunakan Rasio kemandirian daerah dan pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini dimana kabupaten dan kota di Solo Raya sebagai obyeknya, ketergantungan terlihat jelas dari aspek keuangan, dimana adanya campurtangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Setelah otonomi daerah Rasio Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota mengalami penurunan. Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran antara lain : Dalam mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat serta ekonomi yang sudah berjalan dapat dilaksanakan dengan baik, diantaranya secara intensifikasi, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperbaiki kinerja pengelolaan peningkatan pajak, yang kedua untuk meningkatkan penerimaan yang dapat meningkatkan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Solo Raya dapat menerapkan kebijakan diantaranya secara ekstensifikasi. Yang ketiga dengan adanya sumber yang berbeda-beda diharapkan setiap daerah Kabupaten/Kota di Solo Raya lebih meningkatkan sektor yang menjadi unggulan setiap daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, misalnya pembinaan usaha-usaha kecil, bantuan modal untuk UKM. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB daerah yang akhirnya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan PAD. Sehingga kemandirian bisa dicapai yang bersumber dari pajak dan dapat mengurangi tingginya ketergantungan dari pemerintah pusat. Kata Kunci : otonomi daerah, desentralisasi, derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, posisis fiskal, DOF, Rasio Kemandirian dan Pola Hubungan.
×
Penulis Utama : Ghoni Qoyyimah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : F0106004
Tahun : 2010
Judul : Analisis perimbangan keuangan pusat-daerah dalam konsep desentralisasi fiskal di Solo Raya sebelum dan selama otonomi daerah 1997-2008
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2010
Program Studi : S-1 Ekonomi Pembangunan
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Ekonomi Jur. Ekonomi Pembangunan-F.0106004-2010
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Supriyono, M.Si
Penguji :
Catatan Umum : 5041/2010
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.