Reformasi administrasi pelayanan publik di KPPM (kantor perizinan dan penanaman modal) kabupaten Boyolali

H, Hesti Catur

× Abstrak Pelayanan perzinan Satu Pintu/One Stop Service (OSS) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Boyolali diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pemohon (masyarakat) dalam pelaksanaan reformasi administrasi pelayanan publik di bidang perizinan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Boyolali khususnya dalam pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan melalui pelaksanaan OSS. Sistem OSS yang diterapkan oleh Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Boyolali merupakan upaya Pemkab Boyolali dalam memperbaiki pelayanan di bidang perizinan setelah sebelumnya penerapan sistem pelayanan tepadu satu atap dinilai masih kurang baik karena belum mampu memberikan kepastian pelayanan kepada pemohon. Dengan diterapkannya sistem OSS/ Pelayanan terpadu Satu pintu dan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan, diharapkan KPPM bisa memperbaiki kekurangan yang dulu dan dapat memberikan pelayanan yang pasti, mudah, dan akuntabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas mengenai Reformasi Administrasi Pelayanan Publik melalui Pelayanan perzinan Satu Pintu/One Stop Service (OSS). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji validitas data yang diperoleh dengan cara triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam sistem pelayanan dengan dilaksanakannya OSS, sehingga mekanisme perizinan menjadi lebih sederhana. Hai ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu mengenai standar pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan yang mudah, sarana pelayanan yang memadai, waktu pelayanan yang dirasakan masyarakat relatif lama, dari segi biaya yang masih terjangkau oleh masyarakat. Pengembangan kultur pelayanan yang ditanamkan adalah memandang masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani tanpa diskriminasi. Selain itu, berfungsinya mekanisme pengaduan memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dan menilai baik buruknya pelayanan yang telah diberikan dan dapat dijadikan pembelajaran oleh KPPM.

×

Penulis Utama	:	Hesti Catur H
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	D0104076
Tahun	:	2009
Judul	:	Reformasi administrasi pelayanan publik di KPPM (kantor perizinan dan penanaman modal) kabupaten Boyolali
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - FISIP - 2009
Program Studi	:	S-1 Ilmu Administrasi Negara
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-FISIP Jurusan Ilmu Administrasi -D.0104076-2009
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Drs. Sonhaji, M.Si.
Penguji	:
Catatan Umum	:	4237/2009
Fakultas	:	Fak. ISIP

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.