Penulis Utama : Yuniarti
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Analisis yuridis terhadap surat keputusan bupati Sragen nomor 4 tahun 2004 tentang pendirian pilot proyek lembaga keuangan pasar di kabupaten Sragen
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : xii, 100; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. S 3104053-2005
Subyek : BUPATI-KEBIJAKAN
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Yuniarti, S 3104053. Analisis Yuridis Terhadap Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 4 tahun 2004 tentang Pendirian Pilot Proyek Lembaga Keuangan Pasar Di Kabupaten Sragen. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Bupati Sragen yang dituangkan melaui Surat Keputusan Nomor 4 tahun 2004 tentang Pilot Proyek Lembaga Keuangan Pasar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat evaluaitif atau penelitian yang bertujuan memberikan penilaian terhadap program yang dilaksanakan. Obyek penelitiannya adalah aturan-aturan yang terdapat pada SK Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2004 dan perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Perbankan. Analisis datanya dilakukan melalui tahapan inventarisasi peraturan, penafsiran kemudian penganalisaan secara deduksi. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa SK Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2004 yang melandasi berdirinya Lembaga Keuangan Pasar merupakan implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedagang mikro dan kecil di bidang permodalan. Namun materi dan perumusannya seharusnya tunduk pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Agar Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2004 yang mendasari berdirinya Lembaga Keuangan Pasar tidak bertentangan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka tidak dilakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Dana untuk LKP cukup berasal dari APBD Kabupaten Sragen, untuk itu bentuk badan hukum yang ditetapkan berupa Perusahaan Daerah. Selain itu perumusannya disesuaikan dengan UU Nomor 10 tahun 2004.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S.
2. Burhanudin Harahap, S.H., M.H.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana