Penulis Utama : Edy Herdyanto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai kendali pembentukan pengadilan pengadilan khusus di Indonesia
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : xi, 104 hal.; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. S 3104011-2005
Subyek : KEBIJAKAN KEHAKIMAN
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Edy Herdyanto, S. 3104011. 2005. Kebijakan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kendali Pembentukan Pengadilan-pengadilan Khusus di Indonesia. Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembentukan Pengadilan-pengadilan khusus yang ada sekarang ini sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung dan untuk mengetahui serta memberikan masukan bagaimana seharusnya pembentukan Pengadilan-pengadilan khusus yang akan datang dalam kendali kebijakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung. Penelitian ini termasuk penelitian normatif atau doktrinal, karena hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan diberbagai tempat yang dapat digunakan untuk mengakses bahan pustaka yang berhubungan dengan data penelitian di antaranya melalui perpustakaan. Jenis data adalah data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis data menggunakan logika deduksi. Setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa dari 4 (empat) Pengadilan khusus yang terbentuk setelah adanya kebijakan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka 3 (tiga) Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hak Azasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Hubungan Industrial sejalan dengan kebijakan tersebut. Satu Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Pajak tidak sejalan dengan Kebijakan penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung. Seharusnya pembentukan Pengadilan khusus yang akan datang tidak boleh menyimpang dari kebijakan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bawah satu atap Mahkamah Agung dengan menggunakan ketentuan, yaitu Pembentukan Pengadilan khusus yang akan datang harus dengan Undang-undang, harus menempatkan diri di bawah salah satu lingkungan peradilan yaitu peradilan Umum, Agama, Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula hukum acara yang dipergunakan harus mengikuti hukum acara dari salah satu lingkungan peradilan tersebut juga menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.
2. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana