FUNGSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (Sebuah Telaah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen)

Penulis Utama : Frangko Subehan
NIM / NIP : S310409014
× ABSTRAK FRANGKO SUBEHAN, S 310409014, 2010, FUNGSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (Sebuah Telaah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen). Tesis : Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengakomodasian peran serta masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengkaji dan menganalisis hal tersebut maka juga membahas mengenai pengharmonisasian pengaturan peran serta masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga turut dikaji mengenai efektifitas standar prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat dan akuntabilitas publik yang dilaksanakan pada saat ini. Penulis menggunakan obyek studi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sragen. Berdasarkan jenisnya merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengacu pada sumber data sekunder dan tersier sebagai data pendukungnya. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permsalahan konkret yang dihadapi. Analisis data yaitu dengan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) dan dengan Philosophical Approach (Pendekatan Filsafat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, jika dijabarkan memiliki dua prinsip yakni peran serta masyarakat dan akuntabilitas publik. Secara formal dalam undang-undang telah terakomodasi, akan tetapi belum secara sempurna. Selain itu dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah Indonesia mengingingkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik yang salah satu caranya adalah memacu peran serta masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menciptakan situasi yang kondusif demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di antara undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah tersebut masih terdapat ketidaksingkronan pengaturan terutama dalam pengaturan peran serta masyarakat dan akuntabilitas publik. Kata Kunci: Asas Keterbukaan, Pengelolaan Keuangan Daerah. ABSTRACT Frangko Subehan, S310409014, 2010, THE FUNCTION OF OPENNESS PRINCIPLE IN THE LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT AS THE ATTEMPT OF REALIZING THE CLEAN AND CORRUPTION COLLUSION NEPOTISM-FREED GOVERNMENT IMPLEMENTATION (A STUDY ON THE LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT IN SRAGEN REGENCY). THESIS: LAW STUDY PROGRAM OF POSTGRADUATE PROGRAM OF SURAKARTA SEBELAS MARET UNIVERSITY. This research aims to study and to analyze the accommodation of society participation and public accountability in the local financial management. In order to study and to analyze it, this research discusses the harmonization of regulation of society participation and public accountability in the local financial management. In addition, it also studies the effectiveness of standard implementation procedure of society participation and public accountability implemented currently. In this research, the writer used the local financial management study object done in Sragen Regency. According to type, this study belongs to a normative or doctrinal research referring to the secondary data source and tertiary one as the supporting data. The research undertaken is descriptive in nature to give data as thoroughly as possible about human being, condition or other phenomena. Technique of collecting data used was library study to collect and to organize the data relevant to the problem studied. This research used deductive logic, namely drawing conclusion from the general problem to the concrete one encountered. The data analysis was done using Statute and Philosophical Approaches. The result of research shows that the accommodation of openness principle in the local financial management, if described, has two principles: society participation and public accountability, has formally been accommodated in the act, but still not perfect. In addition, with the release of Indonesian Republic’s Acts Number 17 of 2003 about the State Finance, Number 32 of 2004 about the State Treasure followed by the Indonesian Republic’s Governmental Regulation Number 58 of 2005 about The Local Financial Management and Indonesian Republic’s Governmental Regulation Number 56 of 2005 about the Local Financial Information System, Indonesian government wants the presence of good local financial management one way of which is by motivating the society participation and public accountability in the local financial management so that it can create conducive situation for establishing the clean and corruption collusion nepotism-freed government implementation. Among the legislations governing the local financial management there is still regulation asynchrony particularly in the implementation stage of society participation and public accountability. The procedure of society participation and public accountability in the local financial management existing currently does not proceed efficiently so that it does not support the implementation of society participation and public accountability. Keyword : Openness Principle, Local Financial Management
×
Penulis Utama : Frangko Subehan
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : S310409014
Tahun : 2010
Judul : FUNGSI ASAS KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (Sebuah Telaah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2010
Program Studi : S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik)
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum-S310409014-2010
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. I Gusti Ayu Ketut RH, S.H., M.M.
2. Lego Karjoko, S.H., M.H
Penguji :
Catatan Umum : 7395/2010
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.