KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI
Penulis Utama
:
Edwin Yustian Driyartana
NIM / NIP
:
E0005150
×
EDWIN YUSTIAN DRIYARTANA. 2010. KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan implikasi partai politik lokal di Nangro Aceh Darusalam dalam sistem keprtaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.
Hasil penelitian mengungkapkan tentang latar belakang partai politik lokal di Aceh dan implikasi partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Memorandum Of Understanding Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nangro Aceh Darusalam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa amandemen pada undang-undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Aceh, dimana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya.
Dari hasil penelitian, penulis memberi saran bagi pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan partai politik lokal di Papua dengan memberikan aturan pelaksanaan yang lebih aplikatif mengingat keberhasilan partai politik lokal sebagai alat peredam konflik di Aceh. Pemerintah hendaknya memberikan saluran aspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional mengingat ruang gerak partai politik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas
Kata Kunci: Kedudukan, Partai Politik Lokal
v
ABSTRACT
EDWIN YUSTIAN DRIYARTANA. 2010. LOCAL POLITICAL PARTIES IN NANGGROE ACEH DARUSSALAM POSITION VIEWED FROM PRINCIPLES OF DEMOCRACY. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
This study aim to determine the background and implications of local political parties in Nangro Aceh Darussalam in Indonesia party system in terms of the principles of democracy.
This research is a descriptive normative using secondary data types. Data collection techniques used by writer is literature study using a number of books, literature, legislation, documents and other written sources in order to obtain material relating to the problems examined. Data analysis techniques used in this study is qualitative data analysis techniques, namely by collecting data, to qualify, then connect the theories related to the problem and finally draw conclusions to determine the outcome.
The results reveal about the background of local political parties in Aceh and the implications for local political parties in the Indonesian party system in terms of the principles of democracy. Based on the research and data analysis, we conclude that the background of the emergence of local parties in Aceh was the endorsement requirements of the Free Aceh Movement in the form of local political parties in Aceh by the Indonesian government in Helsinki Memorandum Of Understanding as an effort to end the prolonged armed conflict in Nangro Aceh Darussalam. In this study also concluded that the presence of local political parties in Indonesia have implications for party system in the form of amendments to the law governing Aceh in order to accommodate the existence of local political parties in Aceh, which applies as lex specialis derograt lex generale. The existence of local political parties in Aceh also have implications in the form of declining national political party votes in local elections held in 2009 in Aceh, where the Aceh Party managed to dominate the vote well above the national political parties and other local political parties.
From the research, the author gives suggestions for the government to review the existence of local political parties in Papua by providing a more applicable rules of implementation given the success of local political parties as a means of dampening the conflict in Aceh. Government should provide a channel for the aspirations of Aceh local political parties at national level considering the space for local political parties in delivering the aspirations of the people of Aceh at the national level are limited.
Keywords: Position, Local Political Party
×
Penulis Utama
:
Edwin Yustian Driyartana
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0005150
Tahun
:
2010
Judul
:
KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - F.Hukum - 2010
Program Studi
:
S-1 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-F.Hukum Jur Ilmu Hukum-E0005150-2010
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Maria Madalina, S.H. M.Hum 2. Isharyanto, S.H. M.Hum.
Penguji
:
Catatan Umum
:
7404/2010
Fakultas
:
Fak. Sastra dan Seni Rupa
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
