KAJIAN KEKUATAN YURIDIS  HASIL PEMERIKSAAN DOKTER TENTANG  PENENTUAN STATUS KESEHATAN TERPIDANA  ATAS KETIDAKHADIRAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN (TELAAH KASUS KORUPSI ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SURAKARTA TAHUN 2003

Yuniarti, Ari

× ABSTRAK ARI YUNIARTI. E 0006266, 2010. KAJIAN KEKUATAN YURIDIS HASIL PEMERIKSAAN DOKTER TENTANG PENENTUAN STATUS KESEHATAN TERPIDANA ATAS KETIDAKHADIRAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN (TELAAH KASUS KORUPSI ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SURAKARTA TAHUN 2003 OLEH SLAMET SURYANTO)., Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan yuridis dari rekam medis yang digunakan oleh terpidana untuk memohon penundaan eksekusi dengan alasan kesehatan dilihat dari sudut pandang hukum dan sudut pandang Jaksa sebagai pihak yang mengeksekusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif, mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan medical record sebagai alasan untuk penundaan pelaksanaan eksekusi pidana kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara terhadap vonis yang telah dijatuhkan melalui putusan yang telah “Inkracht Van Gewijde”. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, putusan pengadilan dan rujukan internet. Di dalam Analisis digunakan silogisme deduksi dengan pengumpulan bahan hukum untuk menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pertimbangan Jaksa dalam menentukan kekuatan medical record atau rekam medis sebagai bukti surat untuk dapat dilakukannya penundaan terhadap pemidanaan putusan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan terpidana tersebut dinyatakan telah sembuh dan dapat menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa surat ”rekam medis” dapat digunakan sebagai bukti dalam hal penundaan pelaksanaan eksekusi putusan atas kasus korupsi yang merugikan uang negara dengan dana Anggaran Biaya Tahunan (APBD Surakarta) yang dilakukan oleh mantan walikota Surakarta Slamet Suryanto dengan alasan kemanusiaan dan pertimbangan hukum yang dalam hal ini penundaan dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan terpidana dinyatakan sembuh dan dapat menjalani proses hukum. Kata Kunci : rekam medis, eksekusi, korupsi ABSTRACT ARI YUNIARTI. E0006266, 2010. A REVIEW ON THE JURIDICAL STRENGTH OF DOCTOR EXAMINATION RESULT ABOUT THE HEALTH STATUS DETERMINATION FOR THE ACCUSED AGAINST THE ABSENTEEISM IN THE VERDICT EXECUTION (A CASE STUDY ON INCREMENTAL EXPENSE BUDGET CORRUPTION OF SURAKARTA LOCAL GOVERNMENTAL BUDGET (APBD) IN 2003 BY SLAMET SURYANTO), LAW FACULTY OF SURAKARTA SEBELAS MARET UNIVERSITY. This research aims to find out the juridical strength of medical record used by the accused to propose the execution delay with health reason viewed from the law perspective and the perspective of the judge as the executor party. This study belongs to a normative law or doctrinal research that is prescriptive in nature, studying about judge’s rationale in determining the medical record as the reason of delaying execution against the corruption crime that had make the state lose out on the verdict sentence through the “Inkracht Van Gewijde”. The secondary source of research used included the primary and secondary law materials. Technique of collecting the research source was library study, court’s verdict and internet reference. In the analysis, the deductive syllogism was used by collecting data to interpret the related norm, and then the source of research was processed and analyzed to answer the problem studied. The final stage is to draw a conclusion from the processed source of research, so that finally it can be found the judge’s deliberation in determining the medical record as the letter evidence to undertake the execution delay against the corruption verdict that has had fixed legal power until the accused is stated as cured and can undertake the law process. Considering the result of research and discussion, it can be concluded that firstly the concept of compulsory presence of the accused for the verdict execution in Slamet Suryanto corruption case according to the Penal Code is compulsory because if there is fixed legal-powered verdict, the accused is obliged to undertake the punishment verdict and will be executed by the Prosecutor and the execution is oversaw by the Overseeing Judge, secondly, the juridical power of doctor argument (medical record) on the health status determination of the accused for his absence in the verdict execution is not inherent meaning that there is no a must for the Judge and Prosecutor to take for granted the medical record. However, in fact with the humanity reason this medical record is used as the reason of execution delay. Keywords: medical Record, execution, corruption

×

Penulis Utama	:	Ari Yuniarti
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	E0006266
Tahun	:	2010
Judul	:	KAJIAN KEKUATAN YURIDIS HASIL PEMERIKSAAN DOKTER TENTANG PENENTUAN STATUS KESEHATAN TERPIDANA ATAS KETIDAKHADIRAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN (TELAAH KASUS KORUPSI ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) SURAKARTA TAHUN 2003
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F.Hukum - 2010
Program Studi	:	S-1 Ilmu Hukum
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F.Hukum Jur Ilmu Hukum-E0006266-2010
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Bambang Santoso, S.H.,M.Hum 2. Muhammad Rustamaji,S.H, M.H
Penguji	:
Catatan Umum	:	7419/2010
Fakultas	:	Fak. Hukum

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.