Penulis Utama : Rizky Putriyanti
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Peranan dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kota surakarta
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2005
Kolasi : x, 60 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002224
Subyek : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Surakarta, mengetahui faktor penghambat yang timbul serta mencari solusi atas faktor penghambat yang timbul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari kalangan DPRD Kota Surakarta dan kalangan profesi hukum dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa pelaksanaan peranan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kota Surakarta berdasarkan pada UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 06 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta. Namun DPRD hanya berperan secara normatif dan tidak bisa melakukan pengawasan secara detail karena kepala daerah menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa dan diamati. DPRD tinggal menerima hasil akhir untuk menandatangani persetujuan.

Beberapa faktor penghambat peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota Surakarta antara lain: 1) Tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh DPRD didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi penggunaan keuangan daerah; 2) Belum adanya peraturan pelaksana dari UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Kurang pahamnya anggota DPR RI atas kondisi riil yang terjadi di masyarakat sehingga kebijakan yang diputuskan dan dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; serta 4) Tidak adanya peraturan yang menguatkan posisi DPRD untuk menjalankan tugas dan wewenangnya untuk bisa berperan dalam  pengawasan secara optimal.

Solusi atas faktor-faktor penghambat tersebut antara lain: 1) Perlu adanya perbaikan dan penjabaran pasal-pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam UU No.32 tahun 2004; 2) Perlunya segera dibuat peraturan pelaksana atas UU No.32 tahun 2004; 3) Meluaskan pemahaman dan pengertian anggota DPR RI atas keadaan yang ada di masyarakat; serta 4) Perlu dibuat aturan baru yang dapat menguatkan posisi DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Suranto, SH
2. Isharyanto, SH., MH
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum