Tinjauan prosedur penghapusan nomor pokok wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Karanganyar
Penulis Utama
:
Yuni Mariana
NIM / NIP
:
F3408087
×Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam penghapusan NPWP dan untuk mengetahui realita proses penghapusan NPWP bagi semua Wajib Pajak yang dilakukan oleh fiskus.
Langkah yang diambil penulis adalah dengan membandingkan antara dasar hukum, observasi, wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dan juga menganalisis Prosedur Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah persyaratan dalam penghapusan NPWP untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan harus adanya surat keterangan penyebab penghapusan NPWP dan prosedur penghapusan NPWP dimulai dari Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan melalui Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan berkas ke Seksi Pemeriksaan untuk diperiksa setelah diketahui hasilnya, Pelaksana Seksi Pelayanan mengajukan Nota Dinas Konfirmasi Utang Pajak dan diserahkan ke Seksi Penagihan. Wajib Pajak harus melunasi utang pajak terlebih dahulu. Kemudian Kepala Seksi Pelayanan membuat Surat Penghapusan atau Penolakan Penghapusan NPWP.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengajukan beberapa saran yaitu apabila Wajib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, KPP sebaiknya membuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak sehingga proses dapat cepat terselesaikan serta perlu adanya sosialisasi kepada fiskus mengenai prosedur penghapusan NPWP agar fiskus lebih memahami proses penghapusan. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan fiskus dapat berkurang.
The purpose of this study was to determine the conditions that must be fulfilled Tax Payers for the elimination of tax NPWP and to know the reality of the removal process NPWP for all tax payers by tax authorities.
Steps taken by the author are to compare between the basic law, observation, interviews with several employees of the Tax Office Pratama Karanganyar and also analyze the Elimination Procedure Tax Payer Identification Number.
The conclusion of this research is the requirement for the elimination of tax NPWP for all individual Tax Payers and the Board shall cause the elimination of a certificate and NPWP removal procedure starts from the Tax Payers files the petition filed by Officer Place Integrated Services Executive Services Section and then submit the file to the Section of Examination for reviewed after the outcome is known, Managing Services Section Department filed a Memorandum Confirmation Tax Debt and submitted to the Billing Section. Tax Payers must pay tax debts first. Then the head of service section to make Deletion or Removal of Rejection Letters NPWP.
Based on these researches the author proposes some suggestions that if the Tax Payers did not immediately complete the requirements, the KPP should be a period of time Tax Payers bunch completeness so that the process can be quickly resolved and the need for socialization to tax authorities on procedures for removal of NPWP for tax authorities better understand the process of elimination. Therefore, mistake made by the tax authorities can be reduced.
×
Penulis Utama
:
Yuni Mariana
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
F3408087
Tahun
:
2011
Judul
:
Tinjauan prosedur penghapusan nomor pokok wajib pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Karanganyar
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - F. Ekonomi - 2011
Program Studi
:
D-3 Perpajakan
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-F. Ekonomi Jur. D III Perpajakan-F.3408087-2011
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Laporan Tugas Akhir (D III)
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Lulus Kurniasih, S.E., M.Si., Ak
Penguji
:
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. Ekonomi dan Bisnis
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
