Penulis Utama : Subroto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2005
Judul : Analisis yuridis kasus pemberian penghargaan dana purnabakti anggota DPRD kabupaten Sragen periode 1999-2004 dalam perspektif UU no. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Edisi :
Imprint : Surakarta - Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNS - 2005
Kolasi : x, 114 hal.: ilus.; tab.; lamp.; 30 cm
Sumber : UNS-Program Pascasarjana NIM. S 3104039-2005
Subyek : KORUPSI
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Subroto , S.3104039, 2005. “ANALISIS YURIDIS KASUS PEMBERIAN PENGHARGAAN DANA PURNABAKTI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SRAGEN PERIODE 1999 – 2004 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 31 TAHUN 1999 jo UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kasus pemberian dana purnabakt tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses penyelesaian kasus ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah unsur-unsur tindak pidana korupsi terpenuhi dalam kasus dan apa factor-factor penyebab adanya hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doctrinal atau normative, dengan memakai konsep hukum yang kedua yaitu hukum dikonsepkan sebagai norma-norma positif didalam system perundang-undangan. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sragen, Kantor DPRD Kabupaten Sragen dan Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan logika deduksi Hasil penelitian dapat dapat disimpulkan bahwa kasus pemberian penghargaan dana purnabakti kepada anggota DPRD Kabupaten Sragen telah memuenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan hambatan-hambatan dalam penyelesaian kasus ini antara lain kendala non teknis yuridis antara lain biokrasi berbelit-belit, kompleksitas perkara, sulitnya pengumpulan barang bukti. Sedangkan kendala teknis yuridis antara lain kesaksian saksi dan saksi ahli, alat bukti surat asli yang hilang,dan adanya perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar bagi tersangka kasus korupsi
File Dokumen : Tidak ada file dalam dokumen ini.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. W.T. Novianto, S.H., M.Hum.
2. R. Ginting, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana