Penulis Utama : Asnawi Mubarok
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Tinjauan yuridis pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji berdasarkan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji nomor : D/ 163 tahun 2004 tentang sistem pendaftaran haji
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2006
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002007
Subyek : IBADAH HAJI
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Departemen Agama dalam pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menurut sistem tabungan terbuka sepanjang tahun dan juga peranan perbankan dalam pengelolaan BPIH berdasarkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH) No. D/163 Tahun 2004. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini merupakan penelitan deskriptif kualitatif. Jenis data adalah data skunder dengan sumber data dari buku, koran, majalah, jurnal ilmiah, dan internet. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis interactive model of analysis menurut Mathew B dan AM Huberman.

Hasil penelitiannnya adalah bahwa tanggungjawab Departemen Agama dalam keputusan Ditjen BIPH No. D/163 Tahun 2004 tidak diatur dengan tegas sesuai kedudukannya. Departemen Agama memiliki dua kedudukan yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan sebagai pejabat negara. Dalam kedudukannya yang pertama, maka diterapkan Hukum Perdata Pasal 1365 KUHPerdata. Pertanggungjawabannya adalah ketika mengadakan kontrak-kontrak dalam penyelenggaraan haji. Dalam kedudukannya yang kedua, banyak ditemukan kesalahan karena menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) dan mengabaikan hak subjektif jamaah haji yang dilindungi oleh Hukum Perlindungan Konsumen. Tidak optimalnya tanggungjawab Departemen Agama karena kurangsempurnanya pengaturan sistem pengelolaan BPIH dan peranan perbankan dalam penyelenggaraan haji dalam keputusan Ditjen BIPH No. D/ 163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji.

Peranan perbankan khususnya Bank Penerima Setoran (BPS) adalah menerima setoran BPIH dari masyarakat baik kredit maupun tunai. Peranan Bank Indonesia (BI) adalah menerima pelunasan setelah ditransfer dari BPS. Ketika pengelolaan BPIH di Bank Indonesia, bank tersebut tidak memberikan bunga atau nilai kemanfaatan kepada calon jemaah haji. Untuk penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji di Indonesia, maka perlu mengadakan studi perbandingan dengan Negara Malaysia yang sukses dengan program tabung haji.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah memperkaya literatur dalam pengkajian sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Sedangkan implikasi praktisnya adalah sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Departemen Agama dalam melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan BPIH, memberikan informasi dan pemahaman kepada berbagai pihak terkait yang tertarik dengan pengkajian sistem pengelolaan BPIH, serta masyarakat luas pada umumnya.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. M.Hudi Asrosri, S.H., M.Hum
2. Munawar Kholil, S.H.,M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum