Pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008)
Penulis Utama
:
Rudi Ismoyo
NIM / NIP
:
F0307079
×Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik keuangan pemerintah derah terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan kepala daerah, umur kepala daerah, tingkat pendidikan kepala daerah, masa jabatan kepala daerah, current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), assets turnover (AT), operating revenues to total revenues (ORTR), operating revenues to operating expenses (OROE). Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2008. Sebanyak 80 pemerintah daerah digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Terdapat 34 item pengungkapan untuk mendeteksi tingkat kelengkapan pengungkapan wajib berdasarkan SAP. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib adalah latar belakang pendidikan kepala daerah, current ratio (CR), assets turnover (AT), operating revenues to operating expenses (OROE). Akan tetapi, umur kepala daerah, level pendidikan kepala daerah, masa jabatan kepala daerah, debt to equity ratio (DER), dan operating revenues to total revenues (ORTR) tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib.
×
Penulis Utama
:
Rudi Ismoyo
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
F0307079
Tahun
:
2011
Judul
:
Pengaruh karakteristik kepala daerah dan karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008)
