Kajian Yuridis Fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Pbpta) Di Jawa Tengah

Penulis Utama : Nasrul Arifin
NIM / NIP : E1106156
× Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPTA) di Jawa Tengah, yaitu tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, kebjikan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, sistem dan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang diperoleh adalah wawancara, studi pustaka, informasi dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan dianalisa sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih. Data ini meliputi data pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan dampaknya bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya. Bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar di samping sangat bertentangan dengan hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal. Pembahasan dalam penelitian ini dibahas mengenai data pekerja anak pada BPTA di Jawa Tengah, kebijakan pemerintah dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA) sampai ke tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang dibentuk melalui Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Peraturan ini merupakan program Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Kebijakan yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah ini terbatas oleh kapasitas dan pengalaman pemerintah, lemahnya koordinasi serta kebijakan yang belum terpadu dan lemahnya perlindungan hukum dari pegawai pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan. Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA) di Jawa Tengah, kebijakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (PBPTA) di Jawa Tengah, sistem dan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan.
×
Penulis Utama : Nasrul Arifin
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E1106156
Tahun : 2010
Judul : Kajian Yuridis Fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Pbpta) Di Jawa Tengah
Edisi :
Imprint : Surakarta - F.Hukum - 2010
Program Studi : S-1 Hukum Non Reguler
Kolasi :
Sumber : UNS-F.Hukum Jur. Hukum-E.1106156-2010
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Lego Karjoko, S.H., M.H.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.