Penulis Utama : Azmardi
Penulis Tambahan : 1.
2.
NIM / NIP : S.33090800
Tahun : 2010
Judul : Implementasi undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam menanggulangi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam di balai konservas
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2010
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjanan Prodi. ilmu Hukum-S.330908001-2010
Subyek : KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam menanggulangi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Kalimantan Barat. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal, berdasarkan konsep hukum yang kelima. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan, disimpulan bahwa Implementasi UU No. 5 tahun 1990 di Balai KSDA Kalbar saat ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain : 1) Masih terdapatnya kelemahan dalam UU No. 5 tahun 1990 baik secara kualitatif maupun kuantitatif; 2) Faktor penegak hukum, yaitu masih terdapatnya kekurangan baik secara kualitas maupun kuantitas penegak hukum di Balai KSDA Kalbar; 3) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan perlindungan hutan; 4) Faktor masyarakat, yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat disekitar KSA-KPA; dan 5) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih konsumtif serta berkembangnya perilaku anarkis. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan KSA-KPA adalah Balai KSDA harus memperbaiki data base yang dimilikinya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran (skala prioritas), melakukan perubahan pola penggunaan anggaran melakukan pendekatan yang intensif kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya, tokoh-tokoh masyarakat disekitar KSA-KPA Sebagai implikasinya, dengan belum maksimalnya Implementasi UU No.5 tahun 1990, adalah akan mengakibatkan terjadinya degradasi (kerusakan) pada KSA-KPA, hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum serta oleh dunia, Indonesia akan tetap dianggap sebagai negara yang tidak pernah serius (konsisten) dalam mengelola serta mempertahankan kawasan konservasi yang dimilikinya. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah dalam hal ini Balai KSDA Kalbar lebih meningkatkan intensitas sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat khususnya disekitar KSA-KPA serta melakukan pendekatan (koordinasi) yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya, adanya keseimbangan antara pendekatan preventif dengan pendekatan represif dan meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Balai KSDA Kalbar. This research had a purpose to know and to analyze the implementation of the Law Regulation Number 5 the Year of 1990 on the conservation of the natural resource and its ecosystem in overcoming the conducts that can bring the change to the wholeness of the wildlife reserve region and nature conservation Region (KSA-KPA) in the West Kalimantan. The type of this research was a juridical-empirical research or a non doctrinal research, based on the fifth law concept. It is a diagnostic research, using qualitative analysis to analyze the data. Based on the description of the research result and its assessment, it was concluded that at present the implementation of the Law Number 5 the Year of 1990 in the West Kalimantan Natural Resources Center has not been executed in maximum. The efforts that had been executed to overcome the conducts which can bring the change to the wholeness of KSA-KPA include preventive and repressive activities. Some affecting factors are: 1) the factor of the regulation itself (the law), there is still weakness in the formulation of the Law number 5 the year of 1990; 2) the factor of law enforcement officer, the number of the forest rangers were not in keeping with the extent of the KSA-KPA; 3) the factor of means and infrastructure, there is a lack of budget and the supporting means to protect the forest; 4) the factor of the society, the levels of education and standard of living of the community around the forest (KSA-KPA) were still low; and 5) the factor of culture, there is a change in the community living pattern, in which they become more consumptive and there is a development of anarchic behavior. As its implication, the weak implementation of the Law Number 5 the Year of 1990 will cause the forest (KSA-KPA) degradation, the government and the law enforcement officers will lose the society’s and the world’s trusts, and Indonesia will be thought of as inconsistent country in managing and protecting its conservation area. Therefore, it is suggested that the government, in particular the West Kalimantan Natural Resources Center increases the socialization/elucidation to the community especially those around the reserve/conservation (KSA-KPA), intensifies the coordination with the local government and other law enforcement bodies, balances the preventive and repressive approaches, and improves the quality and the quantity of the law enforcement officers, means, and facilities which support the law enforcement in West Kalimantan Natural Resources Center.
File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
azmardi.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. I. Gusti Ayu KRH, S.H, MM.
2. Winarno Budyatmojo,S.H.,MS.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana