Penulis Utama : Wahyu Adi Wibowo
NIM / NIP : F3307188
× Pendapatan dari sektor pajak merupakan salah satu pendapatan yang paling utama bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, salah satunya pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dapat mendukung pembangunan suatu daerah, salah satunya kabupaten Pekalongan. Agar pengelolaan bisa berjalan dengan baik tentunya pemerintah daerah harus lebih transparan dalam pengelolaannya, selain itu harus diiringi dengan sistem dan pengendalian internal yang baik pula. Kas merupakan suatu aset yang paling liquid, sehingga dalam pengawasannya diperlakukan lebih hati-hati apabila dibandingkan dengan aset lainnya. Sehingga untuk mengawasi keberadaannya dan menghindarkan dari kehilangan pemda perlu membuat suatu sistem yang baik. Dari pengertian diatas maka diputuskan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah evaluasi sistem penerimaan kas dari sektor pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Dati II Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem kas DPPKAD Kabupaten Pekalongan sehingga dapat diketahui kelemahan serta kelebihan dari sistem tersebut. Sesuai masalah yang diambil dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pajak hotel dan restoran Pemkab Pekalongan sudah cukup baik meski dalam pelaksanaannya berjalan mengalami sedikit perbedaan dengan standar yang telah ada (UU/No.55/2008). Namun adanya perbedaan perubahan ini sudah sewajarnya perlu dilakukan demi memperoleh pendapatan yang maksimal dan pengeluaran biaya yang minimal. Dari evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan kelebihan dari sistem tersebut meliputi adanya pemisahan fungsi dalam struktur organisasi, adanya otorisasi dari pihak berwenang, prosedur telah dilakukan dengan semestinya, pencatatan secara terpisah dan adanya pemeriksaan mendadak dari badan pengawas. Sementara kelemahan dari sistem Pemkab Pekalongan diantaranya adalah mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran kurang praktis karena pelaksanaan pembayaran hanya bisa dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan (BKP). Disamping itu fungsi bendahara khusus penerimaan yang terlalu luas dalam melakukan penerimaan kas tentunya hal ini dapat memperlambat kinerja proses penerimaan kas. Dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa seharusnya DPPKAD Pemkab Pekalongan mempermudah sistem pembayaran wajib pajak demi kelancaran penerimaan kas. Kata Kunci : Sistem Penerimaan Kas, Pajak Hotel, DPPKA Kabupaten Pekalongan.
×
Penulis Utama : Wahyu Adi Wibowo
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : F3307188
Tahun : 2012
Judul : Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Studi Kasus DPPKA Pemerintah Dati Ii Kabupaten Pekalongan
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Ekonomi - 2012
Program Studi : D-3 Akuntansi
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Ekonomi Prodi D III Akuntansi- F3307188- 2012
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Sri Murni, SE, MSI, Ak
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.