Analisis yuridis penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak ( studi kasus dalam putusan pengadilan negeri

Penulis Utama : Jerry Susanto
NIM / NIP : E1107168
× Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak (studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 445/Pid.B/2005/PN.Ska). Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif mengenai penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan terhadap legalitas sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak. Jenis bahan hukum yang dipergunakan bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa surat dakwaan, tuntutan, putusan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa Penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara yaitu asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum dalam peradilan umum bertentangan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum. Terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak adalah merupakan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu disusun secara tunggal dengan melanggar pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua yang disusun secara subsidair yaitu primair melanggar pasal 332 KUHP, subsidair melanggar pasal 287 KUHP. Berdasarkan pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP Penuntut Umum menguraikan dakwaan secara tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut mengenai penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara didasarkan pada asas pemeriksaan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak sehingga dapat dinyatakan “ batal demi hukum “. This research aims to find out how the combination of two different principles in indictment document into a case and the implication on the legality of indictment document as the base of children sex abuse case prosecution (A Case Study in Verdict of Surakarta First Instance Number: 445/Pid.B/2005/PN.Ska). This study belongs to a doctrinal research that is prescriptive in nature about the combination of different investigation principle a case and the on the legality of indictment document as the base of children sex abuse case prosecution. The law material used was secondary law material including primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study constituting indictment documents, prosecutions, verdicts, books, legislations, and documents. The law material analysis was done using deductive analysis on law materials by drawing a conclusion from a general problem to the concrete problem faced. Based on the result of research and discussion, it can be concluded that, the combination of two different principles in indictment document into a case included open-for-public investigation principle and closed-for-public investigation in general trial was in contradiction with the provision of Criminal Law Procedure Code (KUHAP), therefore the Public Prosecutor’s indictment should be stated as invalid for the sake of law. The juridical implication on the legality of indictment document as the base of children sex abuse case prosecution is the alternative form of indictment, namely, the first indictment was organized singly by breaking the article 83 of Republic of Indonesian’s Law Number 23 of 2002 about Children Protection. The second indictment was organized in subsidiary, the primary of which breaking the Article 332 of Penal Code (KUHP), the subsidiary breaking the article 287 of Penal Code. Based on the article 153 clause (3) of Criminal Law Procedure Code (KUHAP), the Public Prosecutor elaborated the indictment precisely in organizing the indictment concerning the combination of two different principles in indictment document into a case based on the open-for-public investigation principle, except in the case about morality or the children defendant so that it could be said as “invalid for the sake of law”.
×
Penulis Utama : Jerry Susanto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E1107168
Tahun : 2012
Judul : Analisis yuridis penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak ( studi kasus dalam putusan pengadilan negeri
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2012
Program Studi : S-1 Hukum Non Reguler
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum-E.1107168-2012
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Bambang Santoso, SH., M.Hum
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.