Governance pedagang kaki lima di kabupaten Sukoharjo (kasus pada paguyuban pedagang kaki lima Alun-Alun Sukoharjo)
Penulis Utama
:
Taufiq Fajar Nugroho
NIM / NIP
:
D0105139
×Dalam upaya pemecahan masalah PKL, dimungkinkan governance yang
dilakukan PKL mampu menjadi alternatif pemecahan masalah dikarenakan
pemerintah sendiri tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, maka diperlukan
penelitian yang menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut. Sehingga
penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan berlokasi di
Alun-alun Sukoharjo. Sumber data yang diolah adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling
dan snowball sampling. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan wawancara mendalam (in-dept interview),observasi langsung,
menggali dan menganalisa dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam
penelitian termasuk dokumen pemerintah, LSM, data statistik. Validitas data
menggunakan teknik trianggulasi data dan untuk memperkuat validitasnya
menggunakan intersubjektive trianggulasi. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.
Dalam penelitian ini, governance Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup
tiga bentuk interaksi yaitu: hubungan antara Pemerintah daerah dengan PKL,
hubungan antara PKL dalam paguyuban, dan hubungan antara paguyuban PKL
dengan stakeholders lainnya non-government. Penelitian ini menunjukkan bahwa
didalam hubungan antara pemerintah daerah dengan PKL sudah terjalin
komunikasi yang baik, masih adanya diskresi dalam penerapan aturan yang
mengakomodasi kepentingan PKL, kurangnya transparansi dalam penarikan
retribusi yang dilakukan oleh pemegang otoritas, dan partisipasi PKL dalam
pengambilan keputusan yang hanyalah sebagai window dressing. Penelitian ini
juga menunjukkan bahwa dalam hubungan antara PKL didalam paguyuban
terdapat kerja sama diantara mereka, musyawarah rutin dalam penyelesaian
konflik internal paguyuban, dan kegiatan sosial dalam pengadaan dana sosial bagi
anggota yang terkena musibah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa
hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government
yaitu adanya kepedulian sektor swasta menjadi sponsor pada event-event tertentu
yang memberikan keuntungan finansial bagi PKL, kerja sama dengan masyarakat
sekitar berupa kegiatan sosial seperti kerja bakti dan membangun tempat ibadah
serta memanfaatkan tenaga keamanan informal (atau kadang ada yang menyebut
preman / gali) untuk tujuan positif yakni kenyamanan pelayanan customer.
As an effort to solve problems associated with street vendors, probably
governance carried by street vendors can be an alternative solution, because the
government is not capable of addressing the issue.
To obtain the results of comprehensive research, it would require research
that analyzes a problem from different angles. Therefore, this research used
qualitative research approach and conducted in Sukoharjo square. The source of
data used in this research was the primary data and secondary data. Purposive and
snowball sampling were used in this research as sampling technique. The method
used in this research was by in-depth interviews, direct observation, as well as
explore and analyze documents which can be used as reference in the research,
including documents from government, social community association, and
statistical data. The data validity techniques used in this research was data
triangulation techniques and this research used inter-subjective triangulation to
strengthen the data validity. Meanwhile, the technique of analyzing data used in
this research was an interactive model of data analysis techniques.
In this study, governance of street vendors includes three forms of
interaction, namely: (1) the relationship between local governments with street
vendors, (2) the relationship between street vendors in the community, and (3) the
relationship between street vendors association with other non-government
stakeholders. This research shows that there is a positive correlation between local
governments with street vendors, as follows: (1) it has been established a good
communication, (2) there is still discretion in applying rules that accommodate the
interests of street vendors, (3) the lack of transparency in the withdrawal of
retribution by the authorities, and (4) the participation of street vendors in taking
decisions is only as window dressing. This research also shows that there is a
positive correlation between street vendors in the community, as follows: (1) there
is cooperation between them, (2) regular meetings are done in the community to
solve internal conflicts, and (3) social activities carried out in the earning of social
funds for members who are in disaster. In addition, this research also shows that
there is a positive correlation between the community of street vendors with other
non-government stakeholders, as follows: (1) there is awareness from private
sector to be a sponsor on certain events that provide financial benefits for street
vendors, (2) there is cooperation with surrounding communities in the form of
social activities such as community service and building places of worship, and
(3) the utilize of informal security personnel for the convenience of customer
service.
×
Penulis Utama
:
Taufiq Fajar Nugroho
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
D0105139
Tahun
:
2012
Judul
:
Governance pedagang kaki lima di kabupaten Sukoharjo (kasus pada paguyuban pedagang kaki lima Alun-Alun Sukoharjo)
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - FISIP - 2012
Program Studi
:
S-1 Ilmu Administrasi Negara
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-FISIP Jur. Ilmu Administrasi-D. 0105139-2012
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Drs. Sudarmo, MA, Ph.D
Penguji
:
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. ISIP
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
