Governance pedagang kaki lima  di kabupaten Sukoharjo (kasus pada paguyuban pedagang kaki lima Alun-Alun Sukoharjo)

Nugroho, Taufiq Fajar

× Dalam upaya pemecahan masalah PKL, dimungkinkan governance yang dilakukan PKL mampu menjadi alternatif pemecahan masalah dikarenakan pemerintah sendiri tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, maka diperlukan penelitian yang menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan berlokasi di Alun-alun Sukoharjo. Sumber data yang diolah adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam (in-dept interview),observasi langsung, menggali dan menganalisa dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian termasuk dokumen pemerintah, LSM, data statistik. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi data dan untuk memperkuat validitasnya menggunakan intersubjektive trianggulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Dalam penelitian ini, governance Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup tiga bentuk interaksi yaitu: hubungan antara Pemerintah daerah dengan PKL, hubungan antara PKL dalam paguyuban, dan hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government. Penelitian ini menunjukkan bahwa didalam hubungan antara pemerintah daerah dengan PKL sudah terjalin komunikasi yang baik, masih adanya diskresi dalam penerapan aturan yang mengakomodasi kepentingan PKL, kurangnya transparansi dalam penarikan retribusi yang dilakukan oleh pemegang otoritas, dan partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan yang hanyalah sebagai window dressing. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hubungan antara PKL didalam paguyuban terdapat kerja sama diantara mereka, musyawarah rutin dalam penyelesaian konflik internal paguyuban, dan kegiatan sosial dalam pengadaan dana sosial bagi anggota yang terkena musibah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government yaitu adanya kepedulian sektor swasta menjadi sponsor pada event-event tertentu yang memberikan keuntungan finansial bagi PKL, kerja sama dengan masyarakat sekitar berupa kegiatan sosial seperti kerja bakti dan membangun tempat ibadah serta memanfaatkan tenaga keamanan informal (atau kadang ada yang menyebut preman / gali) untuk tujuan positif yakni kenyamanan pelayanan customer. As an effort to solve problems associated with street vendors, probably governance carried by street vendors can be an alternative solution, because the government is not capable of addressing the issue. To obtain the results of comprehensive research, it would require research that analyzes a problem from different angles. Therefore, this research used qualitative research approach and conducted in Sukoharjo square. The source of data used in this research was the primary data and secondary data. Purposive and snowball sampling were used in this research as sampling technique. The method used in this research was by in-depth interviews, direct observation, as well as explore and analyze documents which can be used as reference in the research, including documents from government, social community association, and statistical data. The data validity techniques used in this research was data triangulation techniques and this research used inter-subjective triangulation to strengthen the data validity. Meanwhile, the technique of analyzing data used in this research was an interactive model of data analysis techniques. In this study, governance of street vendors includes three forms of interaction, namely: (1) the relationship between local governments with street vendors, (2) the relationship between street vendors in the community, and (3) the relationship between street vendors association with other non-government stakeholders. This research shows that there is a positive correlation between local governments with street vendors, as follows: (1) it has been established a good communication, (2) there is still discretion in applying rules that accommodate the interests of street vendors, (3) the lack of transparency in the withdrawal of retribution by the authorities, and (4) the participation of street vendors in taking decisions is only as window dressing. This research also shows that there is a positive correlation between street vendors in the community, as follows: (1) there is cooperation between them, (2) regular meetings are done in the community to solve internal conflicts, and (3) social activities carried out in the earning of social funds for members who are in disaster. In addition, this research also shows that there is a positive correlation between the community of street vendors with other non-government stakeholders, as follows: (1) there is awareness from private sector to be a sponsor on certain events that provide financial benefits for street vendors, (2) there is cooperation with surrounding communities in the form of social activities such as community service and building places of worship, and (3) the utilize of informal security personnel for the convenience of customer service.

×

Penulis Utama	:	Taufiq Fajar Nugroho
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	D0105139
Tahun	:	2012
Judul	:	Governance pedagang kaki lima di kabupaten Sukoharjo (kasus pada paguyuban pedagang kaki lima Alun-Alun Sukoharjo)
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - FISIP - 2012
Program Studi	:	S-1 Ilmu Administrasi Negara
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-FISIP Jur. Ilmu Administrasi-D. 0105139-2012
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Drs. Sudarmo, MA, Ph.D
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. ISIP

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.