Penulis Utama : Setia Marlyna Mayangsari
NIM / NIP : E0007208
× Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana berkaitan dengan arah kebijakan penanggulangan bencana perubahan iklim di Indonesia dan mengetahui model ideal yang dapat dikembangkan pemerintah terkait optimalisasi kebijakan penanggulangan bencana perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif, sebuah paradigma positivisme hukum menemukan arah kebijakan penanggulangan bencana perubahan iklim di Indonesia melalui sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi pustaka atau literature research. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, hasil sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah sinkron. Artinya, konsideran dan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan dalam upaya penanggulangan bencana perubahan iklim di Indonesia yang dimuat di kedua undang-undang tersebut saling terkait dan memiliki banyak sisi yang sama ditinjau dari dasar pertimbangan sosiologis, tahapan pelaksanaan, maupun pendelegasian tugas dan wewenang di dalamnya. Kedua, model ideal kebijakan penanggulangan bencana perubahan iklim secara garis besar melibatkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) dalam tugas dan wewenangnya terkait climate change mainstreaming, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pelaksanaan tahapan-tahapan penanggulangan bencana, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga Pemerintah Indonesia dapat mewujudkan penanggulangan bencana perubahan iklim yang optimal dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci: sinkronisasi, undang-undang, penanggulangan bencana perubahan iklim.
×
Penulis Utama : Setia Marlyna Mayangsari
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0007208
Tahun : 2012
Judul : Sinkronisasi Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Sebagai Rumusan Optimalisasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Peruba
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2012
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum- E0007208-2012
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.,
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.