Masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah apakah sistem pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002. Sejalan dengan masalah tersebut maka penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa pelaksanaan sistem pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 yaitu pelaksanaan sistem pemungutan pajak parkir yang masih mengacu pada pelaksanaan sistem pemungutan retribusi tempat khusus parkir.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->

Dari penelitian tersebut juga ditemukan beberapa kelemahan yaitu dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak parkir masih sama dengan dokumen retribusi tempat khusus parkir, Wajib Pajak parkir kurang aktif dalam kegiatan pemungutan pajak, Wajib Pajak memungut parkir yang melebihi tarif yang berlaku dan tidak menggunakan karcis parkir.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka diajukan saran-saran yaitu formulir dan dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak parkir harus dipisahkan dari dokumen retribusi tempat khusus parkir, perlu adanya progam penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak parkir akan hak dan kewajibannya, perlu adanya sanksi terhadap Wajib Pajak yang memungut parkir per kendaraan yang melebihi ketentuan,