Penulis Utama : Indah Susilowati
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2007
Judul : Pelaksanaan kewenangan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Klaten dalammenindaklanjuti pelanggaranadministratif pada pemilihan kepala daerah(Pilkada) kabupaten klaten tahun 2005
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2007
Kolasi : xiv, 80 hal.
Sumber : UNS-Fak. Hukum NIM.E0002161-2007
Subyek : PELKADA
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif Pilkada, untuk mengetahui pelanggaran administratif yag terjadi pada Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2005, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPUD Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2005 serta upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Jika ditinjau dari pendekatanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di KPUD Kabupaten Klaten dan DPRD Kabupaten Klaten. Jenis data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan baik berupa literatur, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif Pilkada secara limitatif telah diatur dalam regulasi. Menurut pengamatan di lapangan, banyak terjadi kasus pelanggaran administratif pada Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2005. Namun dari sekian bayak kasus tersebut, hanya beberapa kasus yang sampai ke Panwas Pilkada. Akhirnya, dengan berbagai hambatan yang dihadapi, tidak satupun kasus pelanggaran administratif Pilkada yang sampai ke KPUD Kabupaten Klaten. Hambatan-hambatan tersebut berhubungan dengan unsur masyarakat, unsur politik, unsur peraturan dan unsur Panwas pilkada. Adapun usaha untuk mengatasi hambatan yang timbul dilakukan dengan sosialisasi Pilkada, diadakannya nota kesepakatan damai, KPUD Kabupaten Klaten tetap berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 dan KPUD Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Panwas Pilkada. Implikasi penelitian ini adalah adanya regulasi yang mengatur tentang pelanggaran administratif secara khusus, yaitu regulasi yang lebih lengkap dan jelas sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan kewenangan KPUD Kabupaten Klaten dalam menindaklanjuti pelanggaran administratif pada Pilkada Kabupaten Klaten tahun 2005.
File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Waluyo, S.H., M.Si
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum