Dekrit presiden abdurrahman wahid 23 juli 2001

Penulis Utama : Iryani Despianti
NIM / NIP : K4404026
× Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001. (2) Pelaksanaan dekrit presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001. (3) Dampak dari dikeluarkannya dekrit presiden Abdurrahman Wahid 23 Juli 2001 bagi Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada saat itu serta sistem pemerintahan Indonesia setelah dikeluarkannya dekrit. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah-langkah, heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis berupa surat kabar (Kompas, Media Indonesia), dan sumber data sekunder berupa buku. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data historis yang mengutamakan ketajaman interpretasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Latar belakang dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 adalah: (a) Adanya hubungan yang tidak harmonis antara presiden dengan DPR/MPR sebagai akibat pernyataan dan kebijakan presiden yang kontroversial (b) Dekrit presiden Abdurrahman Wahid merupakan perlawanan presiden atas politisasi kasus Bruneigate dan Buloggate yang bertujuan menjatuhkan presiden Abdurrahman Wahid melalui memorandum I dan memorandum II (c) Percepatan Sidang Istimewa MPR. (2) Dekrit presiden Abdurrahman Wahid 23 Juli 2001 tidak dilaksanakan karena tidak didukung oleh parlemen, TNI dan POLRI. (3) Dampak dikeluarkannya dekrit tanggal 23 Juli 2001 adalah: (a) Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan sebagai presiden melalui ketetapan MPR RI No II/MPR/2001. (b) Penetapan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden melalui ketetapan MPR RI No. III/MPR/2001 dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden melalui ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2001. (c) Terjadi perubahan pada sistem pemerintahan presidensial yaitu mengatur adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan kelembagaan negara yaitu pengangkatan presiden berdasarkan kedaulatan rakyat, presiden tidak dapat membubarkan DPR serta mekanisme pemberhentian presiden oleh MPR lebih dipersulit karena membutuhkan pembuktian dari Mahkamah Konstitusi. Kata kunci : Presiden Abdurrahman Wahid, Dekrit Presiden 23 Juli 2001
×
Penulis Utama : Iryani Despianti
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : K4404026
Tahun : 2012
Judul : Dekrit presiden abdurrahman wahid 23 juli 2001
Edisi :
Imprint : Surakarta - FKIP - 2012
Program Studi : S-1 Pendidikan Sejarah
Kolasi :
Sumber : UNS-FKIP Jur. Pendidikan Sejarah-K.4404026-2012
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Djono, M.Pd
2. Dra. Sri Wahyuni, M. Pd
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.