ABSTRAK ABS

Seiring dengan berkembangnya jaman, banyak tumbuh badan-badan usaha baru di wilayah karesidenan Surakarta. Hal ini tentunya membuat KPP Surakarta mempunyai beban yang cukup berat untuk mengamankan penerimaan pajak yang diperolehnya setiap tahun.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->

Penulisan Tugas Akhir ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektivitasan penerimaan pajak yang berhasil diperoleh oleh KPP Surakarta khususnya Pajak Penghasilan Badan selama periode 2003 – 2005, serta kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya. Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan meminta informasi serta data-data dari instansi yang terkait selaku ini Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi baik dari buku, dokumen serta literature yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, diketahui bahwa selama periode 2003 – 2005 jumlah penerimaan pajak yang berhasil terealisasi tercatat sebesar Rp 83.709.597.465,00 sedangkan jumlah penerimaan pajak yang dianggarkan hanya sebesar Rp 82.196.290.000,00, sehingga dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak yang diperoleh selama periode 2003 – 2005 dapat dikatakan efektif, mengingat hasil presentase keefektivitasan yang dicapai yakni sebesar 101,84 % atau lebih besar dari 100 %.

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat, penulis ingin memberikan sedikit saran kepada pihak yang berwenang selaku ini KPP Surakarta. Dalam upaya untuk mengamankan penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun hendaknya KPP Surakarta lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak karena tidak sedikit dari Wajib Pajak yang mengaku kesulitan dalam membuat SPT akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dan bagi Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya dapat diberi suatu reward atau semacam penghargaan, dengan begitu diharapkan akan membuat gairah dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya meningkat, sedangkan apabila terjadi suatu kasus keberatan perlu diteliti secara seksama apakah keberatan itu memang benar karena pelunasan pajak yang seharusnya tidak terhutang atau dikarenakan Wajib Pajak mengalami kerugian sehingga pelunasan pajak dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan.