Penulis Utama : Yasser Arafat
Penulis Tambahan : 1.
2.
NIM / NIP : S.3102111
Tahun : 2013
Judul : Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi Kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/Kpts/013/2011)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2013
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana Prodi. Ilmu Hukum-S.310211104-2013
Subyek : PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta menguji apakah Keputusan Gubernur Jawa Timur itu sesuai dengan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (normatif) karena hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam konsep normatif ini, hukum merupakan norma-norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya. Sifat penelitian hukum ini yaitu preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interpretasi dan silogisme. Hasil penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa setiap diktum dari Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kesimpulan selanjutnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur tersebut tidak sesuai dengan keadilan sebagai tujuan hukum. Ketidakadilan yang dilakukan negara melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia lantaran negara menjadikan penafsiran Departemen Agama terhadap agama tertentu sebagai penafsiran mutlak dan penafsiran yang dijadikan pegangan oleh negara dalam mengadili pihak-pihak yang memiliki penafsiran lain dan itu dijadikan landasan untuk melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi negara dalam mengeluarkan kebijakan publik dan produk hukum yang tepat guna menjamin hak asasi manusia dan keadilan.
File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
YASSER A0001.JPG
cover.pdf
Bab 1.pdf
Bab 2.pdf
Bab 3.pdf
Bab 4.pdf
Bab 5.pdf
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. I. Gusti Ayu KRH, S.H., M.M
2. M. Madalina SH.,M.Hum
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana