Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anggota militer dalam hukum pidana dan pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis untuk menemukan pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anggota militer dalam hukum pidana dan pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dalam penelitian ini digunakan Teknis analisis data dengan metode silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu dalam pengaturan hukum pidananya militer juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini KUHPM tidak mengaturnya secara tegas, namun menurut hakim di Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundangundangan diluar KUHPM untuk memutus perkara narkotika mendasarkan pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana orang biasa atau sipil atau anggota militer.Kedua pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti, tetapi mempertimbangkan kualitas (golongan dari narkotika) dan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tindak pidana narkotika.