Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Dalam Rangka Peralihan Menjadi Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Studi Tentang Peralihan Pajak Bumi Dan Bangunan
Penulis Utama
:
Pandu Eka Pramuditya
NIM / NIP
:
E0008404
×Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dalam rangka peralihan menjadi pajak daerah di kota Surakarta (Studi tentang peralihan Paja Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah di Kota Surakarta). Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskripsi.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peralihan PBBsebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dalam rangka peralihan menjadi pajak daerah di kota Surakarta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah DaerahdanUndang-UndangNomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upayauntuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidakmerugikan masyarakat sebagai wajib pajak. Danseharusnyadengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baikdari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung olehfaktor-faktor sebagai berikut, yaitu: Faktor komunikasi, koordinasi antara instansi yang terkait; Faktor sumber daya, kesiapan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan peralihan PBB; Faktor disposisi, respon implementor terhadap kebijakan peralihan PBB serta pemahaman terhadap kebijakan dan Faktor birokrasi, pembagian tugas dalam pelaksanaan peralihan PBB. Tetapi masih ada hal - hal yang membuat kurangnya kepatuhan wajib pajak di dalam pembayaran PBB ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
×
Penulis Utama
:
Pandu Eka Pramuditya
Penulis Tambahan
:
1. 2.
NIM / NIP
:
E0008404
Tahun
:
2103
Judul
:
Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Dalam Rangka Peralihan Menjadi Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Studi Tentang Peralihan Pajak Bumi Dan Bangunan
