Kebijakan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) ( studi kasus korupsi anggota dewan di ponorogo)
Penulis Utama
:
Alfalachu Indiantoro
NIM / NIP
:
S311202000
×Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kebijakan Kapolres ponorogo dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada para tersangka kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bentuknya evaluatif dengan memakai konsep hukum ke lima dengan pemahaman bahwa hukum adalah manifestasi makna makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Penelitian ini menggunakan data primer yang menggunakan wawancara di lapangan dengan pihak penyidik yaitu Polisi dan Jaksa dan juga didukung dengan data sekunder dalam bentuk dokumen berupa, peraturan perundang undangan, jurnal ilmiah, buku dan surat surat pendukung lainnya yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya penyidik dalam mengungkap kasus korupsi dilakukan dengan gigih dan usaha yang maksimal, namum belum menemukan hal yang prinsip dalam perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi. Atas kenyataan ini penyidik (Kapolres) membuat kebijakan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyididkan (SP3) terhadap 45 anggota DPRD kabupaten Ponorogo. Kebijakan penyidik ini diambil setelah adanya perintah secara formal dari pihak kejaksaan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Kenyataan ini dapat diketahui bahwa kebijakan Jaksa telah mengabaikan substasi hukum, dimana hukum harus memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan dalam masyarakat.
Kata Kunci : Penghentian, SP3,Polisi
×
Penulis Utama
:
Alfalachu Indiantoro
Penulis Tambahan
:
1. 2.
NIM / NIP
:
S311202000
Tahun
:
2013
Judul
:
Kebijakan penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (sp3) ( studi kasus korupsi anggota dewan di ponorogo)
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Pascasarjana - 2013
Program Studi
:
S-2 Ilmu Hukum (Hukum Kebijakan Publik)
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-Pascasarjan Prog. Studi Ilmu Hukum-S311202000-2013
