Pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau korporasi dalam pasal 2 dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001 pada putusan hakim perkara tindak pidan
Penulis Utama
:
Tammala Sari Martha Prakoso
NIM / NIP
:
E0008437
×Negara Indonesia terkenal dengan tindak pidana korupsi. Upaya yang
dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi ialah dengan
diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum
untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan
membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu KPK. Hakim
dalam menjatuhkan putusan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi terikat
dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait
dengan polemik penerapan Pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tipikor
sebagaimana pada perkara korupsi putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY
JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di
Pengadilan Negeri Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kejelasan
mengenai pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY
JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 serta
batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif yang
dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang dipergunakan
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan melalui wawancara dan studi pustaka dengan memanfaatkan literatur
seperti buku-buku,peraturan perundang–undangan, publikasi dari berbagai
organisasi dan bahan kepustakaan lainnya. Analisis data menggunakan analisis
data kualitatif model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan
putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah
berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak
terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan
terdakwa dari sebelum pengadaan progam asuransi kesehatan ke setelah
pengadaan asuransi kesehatan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena
terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk
melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi pada ada tidaknya
penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Batasan rumusan unsur
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada
materiil namun terletak pada keuntungan non materiil.
Kata kunci : korupsi, memperkaya, menguntungkan, pengadaan asuransi
kesehatan.
×
Penulis Utama
:
Tammala Sari Martha Prakoso
Penulis Tambahan
:
1. 2.
NIM / NIP
:
E0008437
Tahun
:
2013
Judul
:
Pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau korporasi dalam pasal 2 dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001 pada putusan hakim perkara tindak pidan
