Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui bagaimana sistem kerja dan sistem upah tenaga kerja wanita di perkebunan teh Kemuning tahun 1945-1960, (2) mengetahui tentang karakteristik sosial ekonomi tenaga kerja wanita di perkebunan teh Kemuning tahun 1945-1960, (3) mengetahui kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja wanita di perkebunan teh Kemuning tahun 1945-1960. Penelitian ini menggunakan metode historis yaitu kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data masa lampau secara obyektif dan sistematis meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai. sedangkan studi pustaka yaitu memperoleh data dengan cara membaca buku-buku literatur yang tersimpan di Perpustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa historis yaitu teknik analisa yang menggunakan ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah yang bertujuan untuk melakukan sintesa atas sejumlah fakta yang diperoleh dan bersamaan dengan teori maka fakta tersebut disusun ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Interpretasi dilakukan mengingat tingkat obyektifitas dalam historiografi sangat penting dan dalam interpretasi diperlukan konsep, teori, dan metodologi yang tepat guna memfokuskan pada posisi tertentu yang menjadi obyek peneliti. Langkah selanjutnya adalah merangkaikan fakta-fakta tersebut menjadi sebuah karya yang menyeluruh. Temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan antara lain: (1) pekerjaan pemetikan dilakukan setiap hari dari pagi hingga sore hari dengan istirahat satu jam. Pengupahan tenaga kerja di perkebunan terjadi perbedaan antara wanita dan pria pada status yang sama dan pekerjaan yang sama beratnya yaitu sebagai buruh perkebunan, pengupahan terhadap tenaga pria lebih tinggi dari pada wanita. Hal ini menunjukkan adanya segregasi gender (pemisahan gender) atau tidak terdapat kesetaraan antara pria dan wanita dari jumlah tenaga petik wanita yaitu 340 tidak ada satupun tenaga kerja yang berada dalam managemen atau staf. Semua tenaga wanita pemetik daun teh menerima upah borongan, (2) tenaga petik berada pada hirarki paling bawah dalam struktur hirarki perkebunan. Para wanita pemetik hampir semuanya tidak berpendidikan formal sama sekali atau umumnya buta huruf sehingga tidak mungkin untuk menuntut kesetaraan (3) pemerintah Indonesia yang saat itu masih dalam transisi setelah kemerdekaan kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja pemetik teh. Walaupun ada Undang-undang yang mengatur mengenai sistem kerja di perkebunan, tetapi dalam pelaksanaannya terkesan pemerintah hanya memperhatikan kepentingan pengusaha pelanggaran terhadap Undang-undang kerja tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi tenaga pemetik yang masih terbelakang dan buta huruf mengakibatkan pengusaha masih menerapkan peraturan yang sewenang-wenang. Banyaknya masalah-masalah mengenai tenaga pemetik wanita, terutama dalam hal pengupahan dan hubungan kerja dengan perkebunan tidak mendapat perhatian dari pemerintah saat ini. Hal ini terlihat dari kedudukan para wanita pemetik daun teh ini yang tidak berubah seperti jaman kolonial, yaitu sebagai tenaga borongan. Status tenaga borongan ini meringankan pihak perkebunan sebab dengan status tersebut perkebunan tidak mempunyai kewajiban memberikan jaminan sosial dan jaminan kerja sesuai dengan Undang-undang kerja yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian ini, implikasi yang dalam penelitian ini antara lain: (1) secara teoritis Sejak masa kolonial perkebunan Hindia Belanda merupakan tulang punggung perekonomian Hindia Belanda sedangkan faktor penentu berhasilnya industri perkebunan di Hindia Belanda adalah tersedianya tanah dan tenaga kerja yang memadahi. Adanya Culturstelsel ini diikuti dengan Undang-undang Agraria (Agraria Wet) tahun 1870 mengakibatkan adanya eksploitasi tenaga kerja di perkebunan-perkebunan. Penduduk diwajibkan menyerahkan seperlima bagian hasil pertanian kepada pemerintah, tetapi apabila tidak sanggup maka penyerahan hasil produksi pertanian ini dapat diganti dengan penyerahan tenaga kerja. Keadaan politik negara yang masih kacau setelah kemerdekaan mempengaruhi perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja wanita, (2) secara praktis yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai gambaran bagi pemerintah dan bangsa Indonesia dalam memahami masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat dijadikan sebagai wacana yang dapat memberikan pertimbangan dari pemerintah khususnya Departemen Perburuhan dan Pemberdayaan Wanita agar melaksanakan Undang-undang Perburuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lebih memperhatikan kesejahteraan serta jaminan sosial bagi kehidupan buruh agar kehidupannya menjadi lebih baik.