Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali
Penulis Utama
:
Suryaningsih
NIM / NIP
:
E0009323
×Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiImplementasi Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui Hambatan
yang Dihadapi Pemerintah Daerah Boyolali dalam Pemungutan Pajak Daerah
setelah Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal
yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data utama,
sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, dan studi
dokumen dan bahan kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data
kualitatif dengan model interaktif data.
Berdasarkan penelitian itu diperoleh hasil bahwa Implementasi Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Boyolali
berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai berbagai jenis pajak
daerah yang dipungut di Kabupaten Boyolali tersebut. Penerapan Peraturan
Daerah tersebut berdampak pada peningkatan PAD di Kabupaten Boyolali.
Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah timbul beberapa hambatan yang dihadapi di Kabupaten Boyolali
antara lain: belum optimalnya penggalian potensi pendapatan khususnya PAD
dikarenakan faktor geografis Kabupaten Boyolali yang sangat luas, masih
rendahnya kesadaran sebagian para wajib pajak dan retribusi dalam membayar
pajak dan retribusi, sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD,
Penarikan Pajak daerah yang tidak tepat waktu, Penentuan tarif pajak (%) yang
kurang sesuai dengan keadaan wajib pajak. Solusi yang dapat diberikan dari
hambatan tersebut antara lain:melakukan pemetaan potensi pendapatan ke semua
wilayah kecamatan sehingga akan terpantau obyek-obyek pendapatannya dan
lebih mengoptimalkan potensi yang belum tergali, melakukan sosialisasi secara
terus menerus kepada setiap subyek pajak dan retribusi, melakukan koordinasi
dan komitmen dengan SKPD pengelola pendapatan dalam menggali potensi PAD,
merumuskan kebijakan baru tentang pendapatan daerah disamping tetap
mempertahankan kebijakan lama yang masih relevan dengan perkembangan
situasi sosial dan ekonomi masyarakat, agar pengelolaan pendapatan daerah
berkapasitas fiskal daerah.
×
Penulis Utama
:
Suryaningsih
Penulis Tambahan
:
1. 2.
NIM / NIP
:
E0009323
Tahun
:
2013
Judul
:
Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - F. Hukum - 2013
Program Studi
:
S-1 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0009323-2013
Kata Kunci
:
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Waluyo, S.H.,M.Si
Penguji
:
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. Hukum
×
File
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.