Implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pemenuhan hak anak jalanan (Studi Evaluasi Deskriptif di Kota Surakarta, Jawa Tengah)

Penulis Utama : Daryati
NIM / NIP : K6407059
× Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada anggaran pemerintah Kota Surakarta dalam rangka pemenuhan hak anak jalanan. 2). Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan hak anak jalanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Surakarta. 3) Apakah program yang dikerjakan Pemerintah Kota Surakarta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya dalam hal pemenuhan hak anak jalanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan jenis pendekatan deskiptif kualitatif. Data dan Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa/aktivitas serta dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan teknik wawancara, observasi serta analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) tahap persiapan, 2) tahap pengumpulan data, 3) tahap analisis data, 4) tahap penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan sosial anak jalanan selain di dapat dari APBD Kota Surakarta juga ada yang berasal dari pemerintah pusat. Alokasi dana yang diperoleh sebesar 40 juta dari APBD Kota Surakarta, sedangkan dana dari pemerintah pusat , melalui dana dekonsentrasi sebesar 1,5 juta/ tahun untuk setiap anak yang berhak menerima. Alokasi anggaran sebesar 40 juta tersebut digunakan tidak hanya untuk penanganan anak jalanan saja tetapi juga digunakan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya seperti para pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Dana yang berasal dari pemerintah pusat digunakan untuk anak yang rawan dengan masalah sosial termasuk anak jalanan di dalamnya. Anggaran tersebut diaplikasikan dalam bentuk bantuan sosial yang diwujudkan dalam bentuk uang tunai atau berupa bantuan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan anak. 2) Program kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sesuai anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam hal pemenuhan hak anak jalanan yaitu, program pemberdayaan anak jalanan dan program kesejahteraan sosial anak (PKSA). 3). Evaluasi program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak anak jalanan kurang maksimal. Anak jalanan masih tetap bekerja mencari rizki di jalanan sebagai pengamen ataupun pengemis. Hal ini memperlihatkan bahwa hak untuk memperoleh perlindungan dari ekspolitasi ekonomi belum terpenuhi.
×
Penulis Utama : Daryati
Penulis Tambahan : 1.
2.
NIM / NIP : K6407059
Tahun : 2013
Judul : Implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pemenuhan hak anak jalanan (Studi Evaluasi Deskriptif di Kota Surakarta, Jawa Tengah)
Edisi :
Imprint : Surakarta - FKIP - 2013
Program Studi : S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kolasi :
Sumber : UNS-FKIP Jur. PPKN-K.6407059-2013
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Hassan Suryono, SH, MH, M.Pd
2. Rima Vien PH, SH, MH
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.