Kedudukan Hak-Hak Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011)
Penulis Utama
:
Mira Hayu Wardani
NIM / NIP
:
E0010229
×Penulisan hukum ini mengupas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terkait kelanjutan kerja pekerja/buruh outsourcing serta pengalihan perlindungan hak-hak pekerja/buruh apabila berganti perusahaan. Permasalahan yang dibahas ialah: Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi tenaga kerja alih daya? Apakah akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap hak-hak tenaga kerja alih daya? Bagaimanakah putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja alih daya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan? Jenis penelitian ini adalah legal research, yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 telah sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls, yaitu: the greatest equal principle, the different principle, dan the principle of fair equality of opportunity. Maka putusan tersebut merupakan putusan yang seharusnya dijatuhkan. Apabila perjanjian kerja tidak memuat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh maka harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Apabila dalam perjanjian kerja memuat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh, maka dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
×
Penulis Utama
:
Mira Hayu Wardani
Penulis Tambahan
:
1. 2.
NIM / NIP
:
E0010229
Tahun
:
2014
Judul
:
Kedudukan Hak-Hak Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Ix/2011)
