Penulis Utama : Wendy Prudensia Radmoko
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E1107082
Tahun : 2014
Judul : Analisis Yuridis Mengenai Penetapan Wali Hakim Beserta Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Edisi :
Imprint : Surakarta - F.Hukum - 2014
Kolasi :
Sumber : UNS-F.Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.1107082-2014
Subyek : WALI HAKIM
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat adanya suatu pernikahan dengan adanya seorang wali hakim menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung diantaranya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu Kompilasi Hukum Islam dan premis minor yaitu mengenai penetapan seseorang menjadi seorang wali hakim beserta akibat hukum yang ditimbulkan dalam suatu perkawinan. Dari ke dua hal tersebut dapat ditarik suatu konklusi guna mendapat suatu hasil dari hasil penelitian mengenai penetapan wali hakim beserta akibat hukum yang ditimbulkan beserta akibat hukum yang ditimbulkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa Dalam melaksanakan, menyelesaikan dan menetapkan wali hakim tersebut Pengadilan Agama Surakarta menggunakan hukum positif sebagai salah satu pedoman dalam memutus perkara, dimana hukum yang berlaku khususnya hukum materiil, yaitu UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Kompilasi Hukum Islam, dan PP No 30 Tahun 2006. Menurut UU No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa Hajelis Hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara permohonan wali hakim tersebut dengan cara membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon melalui alat bukti yang sah, bahwa wali menolak pernikahan, yang dibuktikan dalam acara persidangan
File Dokumen Tugas Akhir : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
COVER.pdf
BAB 1.pdf
BAB 2.pdf
BAB 3.pdf
BAB 4.pdf
IMAGE0052.JPG
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Mohammad Adnan, S.H.,M.Hum
2. Zeni Lutfiyah, S.Ag.,M.Ag
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum