Implementasi Sistem Outsourcing Tenaga Kerja Security Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Peny

Penulis Utama : Ita Sulistyawati
NIM / NIP : E0010191
× Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja outsourcing telah memperoleh perlindungan hukum dalam praktik outsourcing yang ditinjau dari dua fakta hukum yaitu substansi perjanjian kerjasama penyediaan jasa pekerja antara PT. Kusumaputra Santosa dengan PT. Samurai Service Solution dan pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing disektor security sesuai dengan normanorma ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, preskriptif karena berupaya untuk menjawab isu hukum terkait perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing tenaga security, sedangkan terapan terlihat dalam penggunaan aturan untuk mengkaji isu yang dibahas khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara kepustakaan dan wawancara untuk dimintakan konfirmasi dengan Bagian Meneger Personalia PT. Kusumaputra Santosa dan salah satu tenagakerja outsourcing disektor security yang di tempatkan di PT. Kusumaputra Santosa. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar (premis mayor) kemudian peneliti menghadirkan obyek yang hendak diteliti (premis minor) dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan (conclusio). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, Perjanjian tentang penyediaan jasa pekerja dalam hal ini adalah tenaga security dan berisikan pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masingmasing pihak yaitu pihak PT. Kusumaputra Santosa, PT. Samurai Service Solution, dan pekerja tenaga security. Kedua, pekerja telah mendapatkan hak upah sesuai UMP, mendapat THR, dan mendapatkan Jaminan Sosial (Jamsostek), namun masih banyak kesejahteraan pekerja yang tidak di atur di dalam perjanjian kerja waktu tertentu.
×
Penulis Utama : Ita Sulistyawati
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0010191
Tahun : 2014
Judul : Implementasi Sistem Outsourcing Tenaga Kerja Security Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasca Keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Peny
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2014
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0010191-2014
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Pius Triwahyudi, S.H, M.Si.,
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.