Legislasi Peraturan Daerah Di Bidang Pajak Daerah Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Wilayah Kabupaten Karanganyar

Penulis Utama : Fikriya Afifiana Faizah
NIM / NIP : E0010148
× Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Perda mengenai Pajak Daerah pada Kabupaten Karanganyar setelah berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah selain itu juga bertujuan untuk mengetahui proses legislasi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan proses legislasi Perda Pajak Daerah di Kabupaten Karangnyar beserta solusi dari permasalahan yang ada dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio legal yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lokasi penelitian adalah kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, kantor DPRD Kabupaten Karanganyar dan kantor DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan atau pengetahuan – pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup peraturan perundang – undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Tinjauan dalam skripsi ini menelaah mengenai legislasi Perda, Pajak Daerah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan. Setelah diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten karanganyar melakukan pembaharuan seluruh produk Perda terkait pajak daerah. Implikasi yuridis dan tarif menjadi hal yang terjadi pada Perda Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar. Proses legislasi telah dilalui sesuai dengan prosedur di Kabupaten Karanganyar, dalam proses legislasi peraturan daerah, peran semua pihak yang terlibat dalam legislasi mulai dari inisiator yakni dalam hal ini DPKAD Kabupaten Karanganyar, legislator yakni DPRD Kabupaten Karanganyar dan core Undang – Undang diatasnya sangat menentukan hasil akhir dan kualitas peraturan daerah dalam hal ini Perda pajak daerah di Kabupaten Karanganyar setelah ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini diperlukan sinergitas antara pihak baik bagian hukum sekretariat kabupaten karanganyar, DPRD, SKPD terkait, Wajib Pajak dan akademisi serta pihak lainnya diperlukan dalam rangka perumusan suatu model ideal Perda mengenai pajak daerah yang setidaknya memuat tiga aspek penting yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
×
Penulis Utama : Fikriya Afifiana Faizah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0010148
Tahun : 2014
Judul : Legislasi Peraturan Daerah Di Bidang Pajak Daerah Pasca Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal Di Wilayah Kabupaten Karanganyar
Edisi :
Imprint : Surakarta - F. Hukum - 2014
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber : UNS-F. Hukum Jur. Ilmu Hukum-E.0010148-2014
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Suranto, S.H., M.H
2. Adriana S.H., M.H.
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.