Analisis Yuridis Penetapan Baseline Malaysia Di Bagian Utara Selat  Malaka Menurut Hukum Laut Internasional

Hapsari, Regita Kurnia

× Baseline berfungsi untuk mengukur sejauh mana wilayah laut teritorial suatu negara. Penentuan baseline tersebut telah diatur dalam Pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982. Malaysia mengeluarkan secara sepihak Peta Baru Malaysia 1979 yang memuat kejanggalan karena garis pangkal dan titik-titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya hanya diketahui oleh Malaysia. Bahwa dari latar belakang yang ada kemudian membawa penulis untuk membahas tentang kondisi dan identifikasi penetapan baseline Malaysia di bagian utara Selat Malaka serta menelaah apakah penetapan baseline tersebut telah sesuai dengan Hukum Laut Internasional. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian adalah penetapan baseline Malaysia di bagian utara Selat Malaka dengan menghubungkan Pulau Perak dan Pulau Jarak sebagai titik-titik pangkal tidak sesuai dengan Hukum Laut Internasional apabila mengacu kepada aturan-aturan yang diatur di dalam Pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982.

×

Penulis Utama	:	Regita Kurnia Hapsari
Penulis Tambahan	:	-
NIM / NIP	:	E0010292
Tahun	:	2014
Judul	:	Analisis Yuridis Penetapan Baseline Malaysia Di Bagian Utara Selat Malaka Menurut Hukum Laut Internasional
Edisi	:
Imprint	:	Surakarta - F.Hukum - 2014
Program Studi	:	S-1 Ilmu Hukum
Kolasi	:
Sumber	:	UNS-F.Hukum Jur Ilmu Hukum -E.0010292-2014
Kata Kunci	:
Jenis Dokumen	:	Skripsi
ISSN	:
ISBN	:
Link DOI / Jurnal	:	-
Status	:	Public
Pembimbing	:	1. Handojo Leksono, S.H., M.H.
Penguji	:
Catatan Umum	:
Fakultas	:	Fak. Hukum

×

File	:	Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.