Penulis Utama : Jumali
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP :
Tahun : 2006
Judul : Kebijakan Perburuhan Pada Masa Orde Baru (Studi Tentang Dampak Kejatuhan Harga Minyak Dunia Terhadap Kebijakan Perburuhan Tahun 1983-1988)
Edisi :
Imprint : Surakarta - FKIP - 2006
Kolasi : xiii, 85 hal.
Sumber : UNS-FKIP Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial NIM.K4402028
Subyek :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui (1) Kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah kejatuhan harga minyak dunia, (2) Mengetahui perubahan kebijakan perburuhan yang diterapkan oleh pemerintah orde baru pada Pelita IV.

Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode historis ada empat tahap kegiatan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis, meliputi arsip, buku, surat kabar dan majalah sejaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang digunakan analisis historis, yaitu analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan fakta sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Kondisi perekonomian Indonesia pada dekade tahun 1962-1972 telah memperlihatkan gejolak yang luar biasa, gejolak yang ada sebagai akibat dari berbagai peristiwa diantaranya kegagalan panen pada tahun 1972, inflasi dunia dan bom komoditi sebagai akibat inflasi tahunan yang mengalami kenaikan.dan masa bom minyak berakhir, pemerintah orde baru mulai menerapkan berbagai kebijakan guna menghadapi berbagai tekanan terhadap segi struktural dari perubahan strategi industri. Pola perubahan tersebut ditandai dengan perubahan pengembangan strategi pemenuhan ekonomi dalam negeri. Gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi sesudah kejatuhan harga minyak adalah Hubungan Industrial yang terjadi dan berkembang dalam hubungan industrial yang berkembang pada masa itu mengakui adanya konflik kepentingan yang bersifat inheren (bawaan) antara pengusaha dan pekerja; (2) Pola perubahan kebijakan perburuhan pasca terjadinya kejatuhan harga minyak dunia pada pelita IV adalah perubahan Pola Hubungan Perburuhan Pancasila yang dicanangkan semenjak tahun 1974 oleh Ali Moertopo berubah menjadi Hubungan Industrialisasi Pancasila (HIP), di bentuk regulasi dalam Keputusan Mennaker No.Kep:645/MEN/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila. Pembinaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) mengatur segala persengketaan antara buruh dan majikan harus diselesaikan lewat jalur musyawarah mufakat dan dalam HIP memungkinkan keterlibatan aparat keamanan dalam penyelesaian perselesihan perburuhan yang terjadi antara buruh dan karyawan. Pada akhir tahun 1986 sampai pada tahun 1988, Menaker menerbitkan berbagai regulasi seperti Permenaker No. 1108, 1109 tahun 1986, Permenaker No.5 tahun 1975 SK Menaker 438 tahun 1986, sehingga pada periode ini buruh benar-benar telah dikantongkan, dan tidak mengenal serikat buruh. pada tahun 1985 FBSI dirubah menjadi SPSI dan Pada tahun 1984, Menteri Tenaga Kerja membentuk Dewan Produktifitas Nasional dan mengkampanyekan bulan produktivitas, di mana arti penting dari pembentukan dewan tersebut tidak hanya sebagai pengontrol hasil kerja buruh secara nilai ekonomis tetapi secara politis.

File Dokumen :

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 147

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: page/dok_detail.php

Line Number: 148

abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
File Jurnal : -
Status : Non Public
Pembimbing : 1. Drs. Tri Yunianto, M.Hum
2. Dra. Sri Wahyuni, M. Pd
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. KIP